Fraksi DPRD Kota Malang Soroti Target Pendapatan dan Belanja APBD 2027
Rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi atas rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kota Malang.--
MALANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Fraksi DPRD Kota Malang memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di DPRD Kota Malang, Senin 21 September 2026.
Catatan fraksi tidak hanya menyangkut target pendapatan, tetapi juga komposisi belanja, belanja pegawai, belanja modal, pengangguran, kemiskinan, UMKM, pasar rakyat, aset daerah hingga transparansi penggunaan anggaran.
BACA JUGA:5 Fraksi Abstain, 1 Anggota Walkout, DPRD Kota Malang Tetap Sahkan Raperda APBD 2025
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Agus Mahendra, menyampaikan pentingnya pembahasan KUA-PPAS sebagai pijakan untuk memastikan kebijakan APBD 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Mini kidi--
Agus menekankan, pembahasan APBD tidak hanya berorientasi pada besaran angka, tetapi juga memperhatikan efektivitas program dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menjadi pijakan dalam penyusunan APBD yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” terang Agus.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKB, Inne, mengungkapkan pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BACA JUGA:Raker Gabungan Pengurus Apeksi, Wali Kota Malang Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

Gempur Rokok Illegal--
“Program prioritas harus memiliki daya guna dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Hal serupa juga disampaikan beberapa fraksi lainnya. Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 tidak hanya menjadi pembahasan angka, tetapi menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam menerjemahkan target pembangunan.
Sumber:







