Trauma Kasus Keracunan, Wali Murid TK di Surabaya Pilih Larang Anaknya Terima Program MBG

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Belakangan ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur mendapat sorotan tajam, setelah 567 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam Sidoarjo keracunan massal.

Belum selesai satu masalah, kasus MBG di Kota Pahlawan juga mendapat sorotan, setelah adanya temuan ulat buah dibalik jeruk di salah satu ompreng MBG SDN Tandes Kidul I. Dua kasus itu menambah daftar panjang yang mencoreng salah satu program ambisius Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Puluhan Siswa SDN di Kota Kediri Diduga Keracunan MBG

Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI), per 2 September 2026, total korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia mencapai 50.059 orang, dari 560 kejadian di 36 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mini kidi--

Menyikapi temuan itu, salah satu wali murid TK swasta di kawasan Surabaya Utara berinisial FR (32) mengaku bahwa anaknya diminta untuk tidak menerima MBG. Alasannya terbilang normatif: takut buah hatinya keracunan. Selain itu, program ini juga dinilai tidak tepat sasaran.

"Memang sengaja tidak saya perbolehkan menerima MBG. Kalau bicara sekolah swasta, maka mayoritas orangtuanya itu mampu. Terus kenapa dikasih MBG? Lebih baik dialihkan ke hal lain," katanya, Senin, 21 September 2026.

BACA JUGA:10 Siswa SLB Negeri 1 Blitar Diduga Keracunan MBG, Sampel Rolade Mengandung Arsen

FR tidak mengetahui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mana yang menyuplai MBG di sekolah anaknya. Namun dia memastikan bila itu MBG yang berasal dari pemerintah. Bukan dari pihak sekolah sendiri yang menyediakan salah satu program itu untuk peserta didiknya.

"Saya pastikan bukan dari pihak sekolah. Saya pernah tau ada mobil membawa nampan saji untuk makanan MBG yang sudah dikemas dalam ompreng yang ditumpuk," lanjutnya.

BACA JUGA:Ulat Buah Ditemukan dalam Jeruk MBG SDN Tandes Kidul I Surabaya, SPPG Tandes Minta Maaf

Gempur Rokok Illegal--

Menurut FR, program MBG itu tidak perlu. Dia menilai banyak mudharatnya (negatif). Sehingga, ia menyarankan agar program itu dihentikan dan anggarannya dialihkan ke program lain, yang masih kekurangan anggaran.

"Kalau program sudah tidak tepat sasaran dan merugikan peserta didik, itu buat diteruskan? Lebih baik anggarannya buat pendidikan dan kesehatan, itu yang lebih dibutuhkan masyarakat. Termasuk bisa untuk menggaji guru yang sampai saat ini upah guru belum tersejahterakan," pungkasnya.

Sumber: