pupuk
iklan ulta memorandum

Presiden Prabowo Janji Pendidikan Negeri Gratis, DPRD Jatim Minta Segera Diwujudkan

Presiden Prabowo Janji Pendidikan Negeri Gratis, DPRD Jatim Minta Segera Diwujudkan

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas.--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi, namun meminta komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan implementasi nyata.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat 18 September 2026.

BACA JUGA:Sekolah Rakyat Hadir di Edu School Expo Surabaya 2026, Tawarkan Pendidikan Gratis untuk Keluarga Miskin

Ia menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri.


Mini kidi--

Prabowo menyebut biaya pendidikan negeri mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat. 

Puguh mengatakan semangat Presiden Prabowo menghadirkan pendidikan gratis patut diapresiasi. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan.

“Semangat Presiden Prabowo untuk menghadirkan pendidikan gratis ini patut diapresiasi dan selaras dengan amanat Undang-Undang. Salah satunya mengamanatkan pendidikan kepada seluruh anak-anak di negeri ini,” katanya.

BACA JUGA:DPRD Jatim Sentil Pungutan Sekolah di Jombang, Minta Dindik Bertindak

Namun, Puguh mengingatkan masih terdapat kesenjangan antara cita-cita pendidikan gratis dengan realitas yang dirasakan masyarakat.

Bahkan, di sekolah negeri yang semestinya menjadi bagian dari layanan pendidikan publik, orang tua masih menghadapi berbagai pungutan dengan beragam alasan.

“Jangankan pendidikan swasta, pendidikan negeri pun hari ini masih bayar, dengan berbagai macam dalih yang dilakukan sekolah,” ujarnya.

Menurut politikus PKS ini, sejumlah alasan yang kerap muncul antara lain keterbatasan fiskal, kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah, hingga keterbatasan anggaran untuk membayar guru honorer.

BACA JUGA:Upacara HUT RI di PKS Jatim, Bagus Prasetia: Kita Bangun Negara tanpa Melemahkan Rakyat

Sumber: