Joyoboyo Kota Kediri Pamer Capaian, Realisasi Pendapatan Belasan Miliar

KEDIRI, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Di tengah gelombang protes pedagang yang sempat diwarnai aksi mogok jualan akibat persoalan tarif, Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Joyoboyo Kota KEDIRI memaparkan capaian kinerja keuangan dan penataan manajemen perusahaan.

BACA JUGA:BPJS Kesehatan Kediri Galakkan Pap Smear Gratis dan Perluas Layanan Jantung

BUMD pengelola pasar daerah tersebut mencatatkan realisasi pendapatan mencapai Rp13,74 miliar per 31 Agustus 2026 dari sembilan pasar tradisional yang dikelolanya. Selain itu, manajemen juga mengambil langkah tegas dengan membongkar praktik dugaan monopoli kepemilikan kios yang dinilai merugikan pedagang kecil.

BACA JUGA:Kapolres Kediri Kota Resmikan Klinik Rawat Jalan, Perkuat Layanan Kesehatan Internal

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri, Djauhari Luthfi, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis Sore, 17 September 2026.

BACA JUGA:Polres Kediri Hadirkan Brigadir Kampung Inggris Presisi, Warga Makin Mudah Akses Bantuan Polisi

Menurut Luthfi, capaian positif tersebut menjadi bukti efektivitas pengelolaan operasional pasar yang transparan dan akuntabel.

"Seluruh realisasi pendapatan tersebut kami kembalikan untuk kepentingan penguatan operasional, pemenuhan hak karyawan, peningkatan sistem keamanan dan kebersihan, hingga perbaikan sarana prasarana fasilitas pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung," kata Luthfi 

BACA JUGA:Ukir Prestasi Tingkat Nasional, Dandim Bojonegoro Raih Juara III Dansatgas Terbaik TMMD 129

Selain kinerja keuangan, Perumda juga bakal menata ulang aset daerah dan akan menindak monopoli kios maupun los yang terjadi di Pasar Bandar dan Pasar Pahing Kota Kediri.

BACA JUGA:Polres Kediri Hadirkan Brigadir Kampung Inggris Presisi, Warga Makin Mudah Akses Bantuan Polisi

Hasil inventarisasi data internal di Pasar Pahing menunjukkan sebanyak 145 kios dan los hanya dikuasai oleh 18 orang. Bahkan, seorang oknum pedagang tercatat menguasai hingga 24 unit kios. Dari 18 orang tersebut hanya empat orang yang telah menunaikan kewajibannya.

BACA JUGA:Dihadapan Komisi III DPR, Kajati Jatim Paparkan Kinerja dan Tantangan Penegakan Hukum

"Prinsip kami adalah keterbukaan dan keadilan. Kios yang sudah tidak aktif digunakan tidak boleh dikuasai secara sepihak atau dipindahtangankan tanpa prosedur resmi. Hak pengelolaan harus dikembalikan kepada Perumda agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lain yang benar-benar ingin berdagang," tegas Luthfi.

Sumber: