APBD Jombang 2027 Tembus Rp2,38 Triliun, Defisit Rp66,6 Miliar Ditutup Silpa

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memproyeksikan APBD 2027 sebesar Rp2,385 triliun dengan pendapatan Rp2,318 triliun dan defisit Rp66,617 miliar yang direncanakan ditutup melalui Silpa 2026.

Rancangan APBD tersebut disampaikan Bupati Jombang Warsubi dalam rapat paripurna DPRD Jombang yang memasuki tahapan penyampaian nota penjelasan bupati.

Warsubi mengatakan penyusunan APBD 2027 mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang telah disepakati, mulai RKPD, KUA hingga PPAS.

“APBD tahun anggaran 2027 sebagaimana termuat dalam dokumen RKPD serta KUA yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PPAS menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu 16 September 2026.

Menurut Warsubi, arah kebijakan anggaran tidak hanya mengejar tingginya serapan karena setiap belanja harus memberikan hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemkab Jombang juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA:Raperda Desa Jombang Masih Abu-Abu, Nasib Kades Dua Periode Dikonsultasikan ke Kemendagri

Mini kidi--

Untuk pembangunan 2027, Pemkab Jombang mengusung tema “Integrasi Pengembangan Industri-Perdagangan dengan Sektor Primer” untuk mendorong transformasi struktur perekonomian daerah.

Empat prioritas pembangunan menjadi pijakan penyusunan APBD 2027. Pertama, penguatan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan harmonis. Kedua, penguatan sektor primer dan ketahanan pangan, sekaligus pengembangan perdagangan serta ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan desa, pasar regional, dan ekosistem digital.

Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur serta investasi yang merata dan berkelanjutan. Keempat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, keamanan, dan ketertiban umum.

Dari sisi pendapatan, Pemkab Jombang memproyeksikan penerimaan sebesar Rp2,318 triliun. Pendapatan transfer masih menjadi salah satu penopang utama dengan proyeksi mencapai Rp1,553 triliun yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,418 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp135,02 miliar.

Pendapatan asli daerah akan terus digenjot melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Pemkab Jombang juga akan memperkuat pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan penerimaan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Salah satunya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu sektor makanan dan minuman atau restoran melalui pemasangan alat perekam transaksi atau e-tax,” kata Warsubi.

BACA JUGA:Pemkab Jombang Gelontorkan BLT DBHCHT Rp9,37 Miliar, Sasar 11.720 Buruh Tani dan Pabrik Rokok

Gempur Rokok Illegal--

Sementara dari sisi belanja, total anggaran yang dirancang mencapai Rp2,385 triliun dengan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp1,693 triliun.

Selanjutnya, belanja transfer mencapai Rp570,78 miliar, belanja modal sebesar Rp110,65 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar.

Warsubi menegaskan belanja daerah harus diarahkan pada program yang menghasilkan manfaat nyata sehingga penganggaran akan menggunakan pendekatan berbasis kinerja dan prinsip money follows program.

“Belanja yang berpihak pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan menekankan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan mekanisme money follows program,” tegasnya.

Pemkab Jombang juga akan menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, termasuk target pembangunan hingga kebijakan fiskal 2027.

Selain mengandalkan APBD kabupaten, Pemkab Jombang mendorong sinergi berbagai sumber pendanaan untuk mendukung pembangunan.

Sumber pembiayaan tersebut antara lain APBD Provinsi, APBN, CSR, dana desa, BLUD, hingga kemitraan dengan pihak swasta.

“Meningkatkan sinergi pendanaan pembangunan melalui integrasi sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta sumber non-pemerintah seperti CSR, dana desa, BLUD, dan kemitraan dengan pihak swasta,” jelasnya.

Untuk menutup defisit, Pemkab Jombang memproyeksikan Silpa 2026 sebesar Rp66,617 miliar yang nilainya sama dengan defisit dari selisih pendapatan dan belanja.

“Defisit anggaran tersebut ditutup dari pembiayaan neto sebesar Rp66.617.784.480,02, sehingga struktur rancangan APBD tahun anggaran 2027 tetap dalam keadaan berimbang atau balance,” pungkas Warsubi. (war)

Sumber: