Achmad Hidayat Buka Suara Usai Dipecat PDIP, Singgung Dana Saksi Rp1 Juta per TPS

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Achmad Hidayat angkat bicara setelah DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dirinya dari keanggotaan partai, Senin 14 September 2026. Ia bahkan sempat menyinggung persoalan dana saksi Pilpres dan Pileg untuk 8.164 TPS.

Achmad menyatakan menerima keputusan tersebut sembari menegaskan pentingnya musyawarah dan kepentingan bangsa di atas politik kekuasaan.

BACA JUGA:Achmad Hidayat Dipecat dari PDIP, Kunjungan ke Rumah Jokowi Dianggap Bentuk Pembangkangan

Dalam pernyataannya, Achmad menyampaikan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan kondisi politik di Kota Surabaya.

Mini kidi--

"Saya berterima kasih telah diberikan kesempatan dan menjelaskan terkait dengan permasalahan Kota Surabaya," ujar Achmad.

Ia menegaskan, persoalan kebangsaan menurutnya jauh lebih besar dibandingkan kepentingan politik kekuasaan yang diwarnai saling menjatuhkan maupun fitnah.

Achmad mengatakan perjuangan untuk bangsa Indonesia harus tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.

"Saya meyakini bahwa urusan bangsa Indonesia dari Kota Surabaya yang didasarkan pada Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika itu lebih besar daripada politik kekuasaan yang saling fitnah, menjatuhkan bahkan paten-patenan," katanya.

BACA JUGA:Diterpa Isu Miring Dugaan Narkoba, Achmad Hidayat dan AMI Tegaskan Tak Bisa Diadu Domba

Achmad juga menyatakan tetap membuka ruang komunikasi apabila terdapat persoalan yang perlu dibicarakan. Ia mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan persoalan.

"Seandainya ada hal yang perlu dikomunikasikan, saya terbuka dengan menerapkan asas musyawarah mufakat serta gotong royong," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Achmad turut menanggapi kabar mengenai persoalan utang piutang yang disebut-sebut berkaitan dengan dirinya.

Ia membantah apabila persoalan tersebut dipandang sebagai utang piutang pribadi. Menurut Achmad, akar persoalannya berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg).

Sumber: