DPRD Sorot Anggaran, Bupati Lamongan Buka-Bukaan Strategi APBD 2026

LAMONGAN, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menjawab kritik dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Kamis 10 September 2026.

Menjawab kekhawatiran dewan soal kebocoran anggaran dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Lamongan menguatkan digitalisasi pajak berbasis Sistem Informasi Geografis, pengetatan penagihan PBB-P2, serta pemetaan potensi PAD baru.

"Masukan fraksi adalah komponen vital. Penguatan PAD ini adalah harga mati untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah," tegas bupati yang disapa Pak Yes ini.

Menanggapi sorotan di sektor riil dan kesejahteraan, Bupati membeberkan lima benteng pertahanan Lamongan pada 2026, yakni ketahanan pangan, investasi dan UMKM, pendidikan bebas pungutan, kesehatan, serta bansos transparan.

BACA JUGA:Bupati Lamongan Gandeng Institut Sabilillah, 300 Mahasiswa Disiapkan Jadi Motor SDM Baru

Mini kidi--

Pada sektor ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengklaim sukses menyelamatkan 93 persen lahan padi dari kekeringan ekstrem pada Musim Tanam II, ditambah tambahan kuota pupuk urea untuk Musim Tanam III.

Di sektor investasi dan UMKM, investasi wajib melalui skrining ketat Forum Penataan Ruang, sedangkan UMKM mendapat modal, legalitas, dan bantuan alat produksi.

Pada sektor pendidikan, Beasiswa Perintis dipastikan bebas salah sasaran karena wajib diverifikasi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN).

BACA JUGA:Anggaran Revitalisasi SDN Karangbinangun Lamongan Rp831 Juta Disoal, Pekerjaan Diduga Diborongkan

Gempur Rokok Illegal--

Di sektor kesehatan, setelah meresmikan RSUD Ki Ageng Brondong pada 2025 dan Puskesmas Kusuma Bangsa pada 2026, seluruh 32 puskesmas dan 4 RSUD di Lamongan disebut telah mengantongi akreditasi penuh.

Untuk bansos transparan, masyarakat diberikan hak sanggah terhadap data salah sasaran melalui operator desa dan aplikasi Cek Bansos.

Melalui jawaban tersebut, eksekutif memastikan seluruh perubahan anggaran dalam APBD 2026 diarahkan untuk menjawab kritik kedewanan sekaligus mengamankan kebutuhan dasar publik. (pul)

 

Sumber: