iklan ulta memorandum

Djamari Dorong Penguatan Deteksi Dini untuk Cegah Praktik TPPO di Indonesia

Djamari Dorong Penguatan Deteksi Dini untuk Cegah Praktik TPPO di Indonesia

Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan keterangan pers terkait stabilitas politik dan keamanan.--ANTARA

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mendorong penguatan deteksi dini dan identifikasi korban sebagai langkah mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Selasa 8 September 2026.

Hal itu disampaikan Djamari selaku Ketua I Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO pada rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, dikutip dari keterangan resmi.

BACA JUGA:Dittipid PPA-PPO Telusuri Dugaan WNI Jadi Korban TPPO di Jeju Korea Selatan

Djamari memaparkan, data Polri mencatat sepanjang 2025 terdapat 385 perkara TPPO. Sementara periode Januari hingga 19 Agustus 2026 tercatat 98 perkara TPPO.


Mini kidi--

Sebagian korban TPPO merupakan warga negara Indonesia yang direkrut untuk bekerja dalam jaringan penipuan daring atau online scam di luar negeri.

Menurut Djamari, data tersebut menunjukkan modus TPPO semakin beragam. Modus kini tidak hanya berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural, tetapi juga eksploitasi seksual dan anak, perekrutan melalui media sosial, hingga penipuan daring yang berujung pada eksploitasi.

Karena itu, ia mendorong penguatan pendeteksian dini sejak tahap perekrutan hingga penempatan di tempat kerja, termasuk melalui pengawasan terhadap kanal digital yang banyak dimanfaatkan jaringan TPPO untuk menjaring calon korban.

BACA JUGA:Lindungi Warga dari TPPO dan TPPM, Imigrasi Soetta Kukuhkan Duri Kosambi sebagai Desa Binaan

"Tantangan utama kita bukan hanya berapa banyak perkara yang berhasil ditindak, tetapi juga bagaimana negara mampu mencegah perekrutan, mendeteksi korban sejak awal, memutus jaringan dan pendanaannya, memberikan perlindungan, serta memastikan korban dapat kembali dan berintegrasi secara sosial dan ekonomi," tuturnya.

Selain deteksi dini, Djamari juga menyoroti perlunya peningkatan integrasi data TPPO untuk mengoptimalkan pengumpulan, penyajian, dan visualisasi data kepada unsur pimpinan.

Dengan begitu, pemerintah dapat memperoleh gambaran nasional yang akurat dan utuh mengenai korban, modus, lokasi perekrutan, jalur keberangkatan, negara tujuan, pelaku, hingga perkembangan penanganan korban.

BACA JUGA:Bareskrim Tangani Lima Kasus TPPO, Termasuk Modus Pengantin Pesanan

Menko Polkam juga merekomendasikan pembentukan basis data TPPO nasional yang interoperable dan dapat digunakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Sumber: antaranews.com

Berita Terkait