3.283 Keluhan Data Desil Masuk Dinsos Surabaya, Tim Turun Verifikasi Warga
Uji coba perlindungan sosial digital yang dilakukan Pemkot Surabaya.--
SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya mencatat sekitar 3.283 keluhan warga terkait ketidaksesuaian data desil dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya hingga awal September 2026.
Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Keluhan tersebut disampaikan melalui sejumlah kanal, mulai dari Dinsos Surabaya, kelurahan, kecamatan, hingga hotline Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Kepala Dinsos Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, warga yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dapat menyampaikan keberatan. Pengajuan sanggahan juga bisa dilakukan secara mandiri melalui laman DTSEN milik Badan Pusat Statistik (BPS).
Mini kidi--
"Kami menerima melalui beberapa kanal. Baik langsung kepada kami, ada yang melalui kelurahan, kecamatan, ada juga yang melalui hotline Bapak Wali Kota Eri Cahyadi," kata Antiek, Jumat 4 September 2026.
Setiap laporan yang masuk, lanjut dia, tidak berhenti pada pencatatan. Dinsos melakukan verifikasi untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data yang tercantum.
Tim survei diterjunkan ke lapangan. Dalam prosesnya, petugas juga berkoordinasi dengan jajaran kelurahan yang menerima pengaduan dari masyarakat.
"Jadi tim survei kami langsung ke lapangan, terus ada yang bersama dengan pihak kelurahan. Karena kelurahan juga mendapatkan keluhan, dia juga bisa melakukan secara langsung," ujarnya.
BACA JUGA:Ratusan Ribu Keluarga Ngawi Masuk Data Kemiskinan, Dinsos Validasi 349.136 Penerima Bansos
Hasil pengecekan tersebut menjadi dasar bagi Pemkot Surabaya untuk mengusulkan pembaruan data kepada pemerintah pusat apabila ditemukan ketidaksesuaian.
"Sampai dengan saat ini (September), kami menerima sekitar 3.283. Nah, keluhan ini kemudian dari hasil outreach kami usulkan untuk pemutakhiran ke pusat," jelas Antiek.
Antiek menegaskan, Dinsos Surabaya tidak dapat mengubah posisi desil warga secara langsung. Kewenangan pemkot sebatas melakukan verifikasi kondisi di lapangan dan mengusulkan perubahan kepada pemerintah pusat.
"Jadi Dinsos itu hanya sifatnya mengusulkan perubahan. Jadi kami tidak bisa mengubah desil," tegasnya.
Data desil yang menjadi acuan Dinsos Surabaya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Hingga 24 Agustus 2026, data yang diterima mencakup masyarakat pada desil 1 sampai 5.
BACA JUGA:Data Desil Belum Sinkron, BPS Surabaya Sebut Masih Tunggu Data Kemensos
Posisi desil tersebut berkaitan dengan sasaran sejumlah program intervensi pemerintah. Untuk bantuan sosial Kemensos, penerima berada pada desil 1 sampai 4. Sedangkan penerima BPJS PBI mencakup desil 1 sampai 5.
"Kalau dari Kementerian Sosial desil 1 sampai 4. Kemudian khusus untuk BPJS PBI, itu di desil 1 sampai 5," ungkapnya.
Tak hanya mengacu pada data dari pusat, Dinsos Surabaya juga melakukan pemadanan dengan data kemiskinan yang dimiliki Pemkot Surabaya. Data tersebut digunakan sebagai salah satu pembanding sebelum petugas melakukan verifikasi.
"Kami di pemerintah kota juga memiliki data kemiskinan. Data kemiskinan yang juga melalui beberapa indikator, data miskin dan pra-mis. Nah, kami masih sering menggunakan itu sebagai pemandu memadankan," katanya.
Pemadanan dilakukan untuk melihat apakah data administrasi sejalan dengan kondisi warga sebenarnya. Setelah itu, petugas melakukan pengecekan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address.
BACA JUGA:Kemensos-Unesa Siapkan Babak Baru Sekolah Rakyat, Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan
Jika warga yang tercatat dalam desil 1 sampai 5 ternyata telah masuk kategori sejahtera, Dinsos dapat mengusulkan agar datanya dikeluarkan dari kelompok tersebut.
"Jadi ketika kami dapat (dari pusat), kami memadukan. Jadi kita bandingkan dengan data kemiskinan yang ada di Kota Surabaya," tutur Antiek.
Sebaliknya, verifikasi juga menyasar warga yang tercatat pada desil 6 hingga 10, tetapi dalam data kemiskinan Pemkot Surabaya masih tergolong miskin atau pra-miskin.
Kondisi itu juga akan dicek langsung. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Pemkot Surabaya dapat mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat agar status warga mencerminkan kondisi sebenarnya.
Gempur Rokok Illegal--
Dengan proses tersebut, Pemkot Surabaya berharap data DTSEN semakin akurat. Tujuannya agar program bantuan dan intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
"Untuk memastikan apakah benar di by name by address itu memang sejahtera. Kalau sejahtera, maka kami juga akan mengusulkan untuk mengeluarkan dia dari desil 1-5 melalui pemerintah pusat," pungkasnya.
Sumber:
- Share:
