Mahasiswi Berprestasi Terancam Gagal dapat Beasiswa, Cak Ji Sidak BPS Surabaya Soroti Data Desil
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji datang ke Kantor BPS Surabaya melakukan mediasi bersama Diandra mahasiswi yang mempunyai masalah data desil dan Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan.--
SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID — Wakil Wali Kota SURABAYA, Armuji mendatangi langsung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota SURABAYA untuk menyelesaikan masalah ketidaksesuaian data desil yang dialami oleh Diandra Fristi Esfandiari Zulkarnain, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri SURABAYA (Unesa).
Diandra, warga Wonokromo Gang 1 No. 3 Surabaya, mengeluhkan sulitnya mengurus syarat Beasiswa BeSMART akibat kendala data desil yang tidak sesuai.
BACA JUGA:Alami Perundungan dan Pelecehan Verbal, Driver Ojol Ngadu ke Rumah Aspirasi Cak Ji
Masalah muncul saat survei awal terindikasi mengalami kesalahan pengisian data hingga menyebabkan desil Diandra naik.

Mini kidi--
Meski sanggahan data telah disetujui hingga status desil resminya diperbaiki menjadi desil 2, sistem pendaftaran Beasiswa BeSMART masih tetap membaca data lama yang mencatatnya berada di desil 7.
BACA JUGA:Pertemuan di Rumah Aspirasi Surabaya, Cak Ji Luruskan Isu Dugaan Eksploitasi Anak
Mendengar aduan tersebut, Cak Ji mendampingi Diandra mendatangi kantor BPS Kota Surabaya dan disambut langsung oleh Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan.
Dalam pertemuan tersebut, Cak Ji meminta kejelasan terkait proses pendataan serta mekanisme survei yang dilakukan di lapangan.
BACA JUGA:Datangi Rumah Aspirasi Cak Ji, Agustin Beberkan Kronologi Dugaan Penelantaran Anak
"Kami di pemerintahan ditabrak sana-sini karena laporan warga terkait desil, yang mau ditanyakan, survei itu dilakukan oleh petugas BPS sendiri atau anak-anak rekrutmen yang hanya bertugas saat survei saja, Siapa yang mendata dan mengupdate," ujar Cak Ji, Kamis 20 Agustus 2026.
Cak ji menilai ketidakakuratan indikator penetapan desil berdampak langsung pada kesejahteraan warga Surabaya yang bergantung pada bantuan pemerintah.
"Khusus untuk Kota Surabaya, banyak yang dulunya penerima bantuan apa pun nama bantuannya sekarang tiba-tiba masuk ke desil 6 ke atas. Mereka dianggap jadi orang kaya baru dan tidak menerima bantuan lagi. Akhirnya banyak warga protes. Padahal secara real, kalau bantuan itu dihapus, mereka malah menjadi orang miskin baru," ungkapnya.

Gempur Rokok Illegal--
Sumber:






