Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Kementerian ATR/BPN melakukan transformasi layanan pertanahan melalui percepatan waktu pelayanan serta integrasi data pertanahan dan pemerintah daerah untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan mafia tanah.

"Kami betul ingin transformasi pelayanan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, kalau datanya baik, datanya bagus, kemudian integrasi datanya, IT-nya lengkap, saya kira percepatan pelayanan ini justru malah menutup ruang geraknya mafia, mafia itu akan hidup kalau ada lubang-lubang, wilayah abu-abu," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, beberapa waktu lalu, ketika di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Salah satu hal yang dinilai berisiko menjadi celah bagi mafia tanah adalah perbedaan data antara data pemerintah daerah dan pertanahan. Seperti Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Induk Bidang (NIB).

BACA JUGA:Menteri Nusron Ajak BPKAD dan IPPAT Se-Jateng Perkuat Sinergi Wujudkan Transformasi Layanan Pertanahan

Mini kidi--

Untuk itu, Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri, Tito Karnavian, menyepakati bahwa integrasi NIB dan juga NOP menjadi bagian dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri yang mendorong kerja sama di tingkat kabupaten/kota.

Kementerian ATR/BPN juga memperkuat kepastian waktu pelayanan pertanahan agar proses yang berlarut-larut tidak menjadi alasan bagi oknum mafia tanah untuk menawarkan jasa pengurusan kepada masyarakat.

Salah satu wujud penguatan dilakukan dengan penetapan layanan Peralihan Hak 10 Hari, yang akan diterapkan secara bertahap mulai 17 Agustus 2026 di 17 kabupaten/kota.

BACA JUGA:Menteri Nusron Ajak IPPAT dan Pemda Jabar Perkuat Sinergi demi Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan

Gempur Rokok Illegal--

Menurut Menteri Nusron, pemberantasan mafia tanah tidak cukup dilakukan melalui penindakan. Perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan integritas sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting untuk mencegah ruang gerak mafia sejak awal.

"Justru dengan adanya transparansi, percepatan dan integrasi data ini, justru menutup peluang aksi dari mafia, karena yang namanya melawan mafia yang paling efektif itu tidak sekadar menangkap, tapi yang paling penting adalah memperbaiki sistem sama meningkatkan integritas SDM," ujar Menteri Nusron.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi.  (fai)