Jejak CV BJ (1); Pemenang Proyek Lanskap MPP Kota Madiun

MADIUN, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Nama CV BJ menjadi sorotan setelah perusahaan asal Sidoarjo tersebut ditetapkan sebagai pemenang tender proyek penataan lanskap Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota MADIUN.

Perusahaan tersebut memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp 638,12 juta dari total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 797,65 juta. Artinya, nilai penawaran turun tepat sekitar 20 persen dari HPS.

Tender proyek tersebut diikuti 46 peserta. Berdasarkan keterangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (PBJ Adbang) Setda Kota Madiun, CV BJ telah ditetapkan sebagai pemenang pada 30 Juli 2026 dan hasilnya diserahkan kepada DPUPR Kota Madiun selaku OPD terkait pada 5 Agustus 2026.

Namun, berdasarkan penelusuran wartawan memorandum.co.id terhadap rekam jejak pengadaan menunjukkan CV BJ bukan pemain baru dalam proyek pemerintah.

BACA JUGA:DPUPR Evaluasi Teknis CV. BJ Soal Penawaran Proyek Lanskap MPP Kota Madiun Turun 20 Persen

Mini kidi--

Data tender yang terindeks publik mencatat nama CV BJ dalam sejumlah paket pekerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya peningkatan jalan, saluran air, revitalisasi pasar, pembangunan jembatan, hingga pekerjaan gedung.

Salah satu rekam jejaknya tercatat pada proyek Rehab Berat SDN Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, pada 2021.

Dalam paket tersebut, CV BJ ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 971 juta, sementara HPS tercatat sekitar Rp 1,496 miliar. Tender tersebut diikuti 136 peserta. Data yang sama juga menunjukkan CV BJ tercatat mengikuti berbagai tender lain di Sidoarjo.

Rekam jejak lainnya menunjukkan CV BJ pernah menjadi pemenang proyek revitalisasi GOR dan drainase dengan nilai kontrak sekitar Rp 6,89 miliar.  Pembangunan jembatan Sambungrejo sekitar Rp 2,1 miliar. Pembangunan Masjid Desa Kedungrejo sekitar Rp 4,35 miliar, serta sejumlah pekerjaan konstruksi lainnya.

BACA JUGA:DPRD Kota Madiun Soroti Lelang Lanskap MPP Turun 20 Persen, Harap Kualitas Tidak terdampak

Gempur Rokok Illegal--

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa besar penawarannya, tetapi sejauh mana rekam jejak, kemampuan teknis, dan kapasitas perusahaan menjadi pertimbangan dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi.

DPUPR Kota Madiun sendiri menyatakan akan melakukan evaluasi teknis sebelum proses kontrak dilanjutkan. 

Sumber: