Survei PSC Ungkap 5 Krisis Perkotaan Jember, dari Macet hingga Darurat Sampah

JEMBER, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Laporan Survei Persepsi dan Prioritas Masalah Masyarakat Perkotaan Kabupaten Jember 2026 dari PAR Strategy Center (PSC) memetakan lima persoalan utama warga, yakni sampah, harga bahan pokok, keamanan, kemacetan, dan banjir.

Wajah Kota Jember kian memprihatinkan. Sederet persoalan akut, mulai dari kemacetan yang melumpuhkan jalanan, teror banjir yang saban tahun membengkak, gunungan sampah, melonjaknya harga kebutuhan pokok, hingga ancaman kriminalitas, kini mengepung kehidupan warga perkotaan.

Kondisi tersebut dibongkar dalam Laporan Survei Persepsi dan Prioritas Masalah Masyarakat Perkotaan Kabupaten Jember 2026 yang dirilis oleh PAR Strategy Center (PSC).

“Persoalan perkotaan di Jember semakin kompleks dan tidak bisa lagi dilihat sebagai masalah yang berdiri sendiri. Ini adalah benang kusut yang saling terkait,” tegas Peneliti Utama PAR Strategy Center, Ahmad Deni Rofiqi, saat memaparkan hasil penelitiannya di Pecel Kediri Bu Tukemi, Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember, Sabtu 8 Agustus 2026.

Survei yang digelar pada 15 Mei hingga 30 Juni 2026 ini melibatkan 187 responden yang tersebar di tiga kecamatan jantung kota, yakni Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang. Hasilnya, lima persoalan krusial terpeta jelas sebagai persoalan yang dirasakan warga Jember.

“Lima persoalan ini menjadi cerminan nyata dari tekanan berat yang sedang dihantamkan kepada masyarakat di kawasan perkotaan Jember,” cetus pria yang akrab disapa Deni tersebut.

BACA JUGA:Warga Rambipuji Keluhkan Saluran Irigasi Tersumbat Sampah, Pemkab Jember Siapkan TPA Modern

Mini kidi--

Dari data yang dihimpun, persoalan sampah dan lingkungan menjadi isu yang paling banyak dirasakan masyarakat dengan 105 responden, disusul gejolak harga bahan pokok sebanyak 90 responden dan kecemasan akan keamanan sebanyak 80 responden.

Namun, saat bicara mengenai persoalan yang paling mendesak dan butuh penanganan darurat, warga sepakat menunjuk kemacetan dan banjir, masing-masing 85 responden, diikuti isu keamanan sebanyak 72 responden serta stabilitas harga pokok sebanyak 61 responden.

“Ketika masyarakat diminta menentukan mana yang paling membahayakan dan mendesak, kemacetan dan ancaman banjir langsung menempati urutan teratas,” terang Deni.

Deni membeberkan, biang kerok kemacetan perkotaan dipicu oleh lonjakan jumlah kendaraan, masifnya aktivitas perdagangan, tingginya mobilitas warga, serta menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum diimbangi oleh manajemen lalu lintas yang mumpuni.

Situasi makin mengkhawatirkan saat melihat data BPS yang mencatat lonjakan kasus banjir secara drastis, dari 11 kejadian pada 2023 menjadi 31 kejadian pada 2024.

“Penanganan kemacetan dan banjir tidak bisa lagi pakai cara-cara lama. Harus dilakukan secara terpadu melalui penataan transportasi, penyediaan ruang publik, pembenahan drainase, dan penegakan tata ruang,” ungkapnya.

BACA JUGA:RT/RW Minta Honor Naik, Bupati Jember Tampung Aspirasi Warga Lewat Bunga Desaku

Gempur Rokok Illegal--

Isu lingkungan makin memanas menyusul kebijakan TPA Pakusari yang per 1 Juni 2026 resmi menolak kiriman sampah organik.

PSC menilai langkah ini menjadi bukti nyata keterbatasan metode lama yang sekadar mengandalkan tempat pembuangan akhir.

“Masalah sampah bukan cuma soal kapasitas TPA, tapi menyangkut edukasi perilaku, partisipasi, dan kepatuhan masyarakat dari sumbernya,” tutur pria yang juga menjabat Kepala Departemen Pendidikan, Hukum, dan Politik PAR Alternatif Indonesia tersebut.

Tak berhenti di situ, bayang-bayang kriminalitas dan himpitan ekonomi turut merenggut rasa aman warga.

PSC mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, yakni memperkuat distribusi pangan, mengontrol harga pasar, merevitalisasi poskamling, memandirikan patroli kawasan rawan, serta melibatkan pemuda dalam pencegahan kejahatan.

“Stabilitas harga dan rasa aman adalah hak paling mendasar warga yang wajib dijamin oleh kebijakan pemerintah,” tegas mantan Ketua HMI Komisariat Al Fatih tersebut.

BACA JUGA:Pemkab Jember Siapkan Layanan P4MI, Disnaker Catat 1.357 Pekerja Migran Berangkat

Guna mengurai benang kusut ini, PSC telah menyusun cetak biru rekomendasi strategis mencakup lima sektor utama, yaitu mobilitas perkotaan, mitigasi risiko banjir, tata kelola sampah, stabilisasi ekonomi, dan keamanan lingkungan.

“Persoalan di Jember itu saling mengunci. Penyelesaiannya harus terintegrasi dari hilir ke hulu, bukan lagi lewat kebijakan sektoral yang egois,” tukasnya.

Survei PSC ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling serta skema Open Call Responden.

Deni berharap temuan ini tidak sekadar menjadi tumpukan kertas, melainkan menjadi tamparan sekaligus rujukan bagi Pemkab Jember, DPRD, dan para akademisi dalam melahirkan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

“Kami berharap hasil riset ini menjadi pijakan nyata untuk melahirkan kebijakan yang responsif, terukur, dan benar-benar menjawab jeritan masyarakat,” pungkas aktivis hukum tersebut. (fbr)

Sumber: