DPRD Jatim Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (KUAPPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pembangunan infrastruktur dan program prioritas masyarakat dalam rapat paripurna, Rabu 5 Agustus 2026.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengatakan perubahan KUA-PPAS diarahkan untuk memperkuat program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Perubahan KUA-PPAS ini difokuskan untuk memperkuat program-program prioritas Gubernur dan Pemprov Jatim yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di tengah kondisi saat ini, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama," ujar Deni.

Menurutnya, penguatan sektor infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak karena banyak desa mengalami keterbatasan anggaran pembangunan akibat perubahan kebijakan penggunaan dana desa.

BACA JUGA:DPRD Jatim Siapkan 720 Titik Pertemuan Serap Aspirasi Lewat Reses Masa Persidangan III

Mini kidi--

Selain itu, usulan pembangunan jalan, saluran irigasi, dan fasilitas umum terus disampaikan masyarakat dalam agenda reses anggota DPRD Jawa Timur.

"Dengan bergesernya penggunaan dana desa, banyak wilayah yang tidak lagi mampu melakukan pembangunan secara maksimal. Karena itu, pemerintah provinsi harus hadir memperkuat pembangunan di wilayah-wilayah tersebut sesuai kewenangannya," kata Deni.

Ia menambahkan hasil reses DPRD Jawa Timur menunjukkan persoalan infrastruktur menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.

"Hampir di setiap titik reses, keluhan terbesar datang dari para kepala desa terkait pembangunan infrastruktur. Anggaran infrastruktur desa saat ini sangat terbatas, bahkan ada yang hanya sekitar Rp 25 juta hingga Rp 100 juta sehingga tidak cukup untuk melakukan pembangunan yang berarti. Itu menjadi pekerjaan rumah bersama dan menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan infrastruktur diprioritaskan dalam Perubahan APBD 2026," jelasnya.

BACA JUGA:Wakil Ketua DPRD Jatim Ingatkan Sekolah Tak Tambah Beban Orang Tua Siswa

Gempur Rokok Illegal--

Menurutnya, anggaran perubahan sekitar Rp 2,6 triliun diprioritaskan untuk program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, program sosial seperti beasiswa, Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (Jawara), rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta pelayanan masyarakat lainnya tetap diperkuat.

"Intinya, banyak program yang dimaksimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau bicara kebutuhan anggaran, berapa pun tentu masih terasa kurang. Karena itu diperlukan skala prioritas, dan salah satunya diarahkan pada pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Selain itu, DPRD Jawa Timur juga memberikan perhatian terhadap pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang masih menyisakan beban tahun sebelumnya.

"Kami berkomitmen meringankan beban para guru. Memang itu sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena merupakan kewajiban tahun 2025. Tetapi Pemprov Jawa Timur sedang mempelajari apakah secara aturan memungkinkan menggunakan anggaran provinsi untuk membantu menyelesaikan pembayaran TPG tersebut," pungkasnya. (day)