Marak OTT, KPK dan Kemendagri Kumpulkan Kepala Daerah se Jatim-Bali di Grahadi

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) dan kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kondisi itu mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Jawa Timur dan Bali dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan korupsi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8) malam.

Tak hanya bupati dan wali kota, rakor yang digelar sejak pagi hingga malam menjelang dini hari itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aryanto Wibowo.

BACA JUGA:OTT Bupati Pemalang, Barang Bukti Uang Terbesar Disita dari Rumah Orang Tua Penyidik KPK

Serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta para bupati, wali kota, pimpinan DPRD, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dari Jawa Timur dan Bali.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui masih banyak kepala daerah yang tersandung perkara korupsi, baik melalui operasi tangkap tangan KPK maupun penanganan aparat penegak hukum lainnya. 

BACA JUGA:Komisi II DPR Rumuskan Solusi Cegah Kepala Daerah Terjerat OTT KPK

Mini kidi--

Karena itu, Kemendagri menggandeng KPK dan BPKP untuk memperkuat upaya pencegahan. Diharapkan melalui pertemuan ini menjadi alarm bagi seluruh pemimpin daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

"Kami prihatin masih ada kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Sebagai pembina pemerintah daerah, kami punya kewajiban terus mengingatkan. Karena itu kami turun langsung bersama KPK dan BPKP untuk memperkuat integritas dan sistem pencegahannya," ujar Tito.

BACA JUGA:KPK Amankan Bupati Lombok Barat dalam OTT, Tujuh Orang Dibawa ke Jakarta

Menurut Tito, Surabaya menjadi lokasi kedua setelah Papua dalam rangkaian roadshow nasional yang akan menyasar sepuluh klaster wilayah di Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Meski demikian, Tito menegaskan tidak ada sistem yang bisa menjamin seseorang bebas dari pelanggaran hukum. Sebab, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan tidak berada dalam garis komando pemerintah pusat.

"Pembinaan bisa dilakukan, sistem bisa diperkuat, tetapi pada akhirnya semuanya kembali kepada integritas pribadi masing-masing. Harapan kami, paling tidak kasus-kasus korupsi bisa semakin berkurang," tegasnya.

BACA JUGA:OTT KPK di Imigrasi Jakarta, Dirjen Imigrasi Tegaskan Dukung Penuh Proses Hukum!

Sumber: