Realisasi Rumah Subsidi Jatim Sentuh 8.568 Unit, Kendala Lahan Jadi Tantangan Utama

Realisasi Rumah Subsidi Jatim Sentuh 8.568 Unit, Kendala Lahan Jadi Tantangan Utama

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, Eny Diana Dewi. --

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Program rumah subsidi di Jawa Timur menunjukkan akselerasi signifikan pada tahun 2026. Hingga awal Agustus, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 8.568 unit dengan total nilai pembiayaan menyentuh Rp1,02 triliun, atau sekitar 17 persen dari kuota tahun ini yang ditetapkan sebanyak 50.000 unit.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, Eny Diana Dewi, mengatakan Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang menjadi daerah dengan penyaluran rumah subsidi tertinggi di Jawa Timur.

Berdasarkan data BP3KP Jawa IV, Kabupaten Jember mencatat penyaluran sebanyak 1.192 unit, disusul Kabupaten Malang 1.183 unit, dan Kabupaten Kediri 692 unit. Sementara Kabupaten Pasuruan dan Banyuwangi juga masuk dalam kelompok daerah dengan penyaluran tertinggi, masing-masing berada di kisaran 600 unit.

"Capaian ini menunjukkan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur masih sangat tinggi," kata Diana, saat ditemui di Kawasan Tambak Sari, Surabaya, Selasa, 4 Agustus 2026.

BACA JUGA:Rumah Subsidi di Jatim Tersandung Aturan Lahan, Target Pembangunan Masih Menunggu Lampu Hijau


Mini kidi--

Pemerintah menargetkan percepatan realisasi melalui sinergi dengan perbankan dan pengembang. Saat ini program FLPP di Jawa Timur didukung oleh 9 bank penyalur dan 12 asosiasi developer yang terlibat dalam penyediaan hunian bersubsidi.

Untuk mengejar target, BP3KP Jawa IV telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah asosiasi pengembang seperti REI, APERSI, APERNAS, dan HIMPERA guna mengidentifikasi hambatan di lapangan. Salah satu persoalan utama yang mengemuka adalah keterbatasan lahan yang berbenturan dengan aturan tata ruang, termasuk kawasan pertanian dan lahan yang dilindungi.

"Kami perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan ATR/BPN agar ketersediaan lahan untuk perumahan rakyat dapat terjaga tanpa mengganggu kawasan yang diprioritaskan untuk ketahanan pangan," ujarnya.

BACA JUGA:Ungkapan Syukur Warga Tempati Rumah Subsidi Pemerintah: Dulu Ngontrak, Kini Punya Rumah Sendiri


Gempur Rokok Illegal--

Selain rumah tapak, pemerintah juga mulai mendorong pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan perkotaan. Upaya tersebut sejalan dengan program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi bagian dari target nasional program Tiga Juta Rumah. 

BP3KP Jawa IV sebelumnya juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang untuk mempercepat penyediaan hunian layak di Jawa Timur. 

Di Jawa Timur, rumah subsidi yang paling banyak dipasarkan masih berupa rumah tapak dengan harga maksimal Rp166 juta per unit. Rata-rata memiliki luas bangunan sekitar 30 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi, sehingga tetap menjadi pilihan utama masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. (ain)

Sumber:

Berita Terkait