Kualitas Penyusunan APBD Gresik Ditingkatkan, BPK Ingatkan Agar Tak Hanya Copy Paste Program Lama

GRESIK, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Kualitas pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) GRESIK. Langkah itu untuk memastikan perencanaan dan penganggaran APBD ke depan lebih tepat sasaran. 

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Gresik menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh instansi jajaran. 

BACA JUGA:Pegawai Pemkab Gresik Jalani Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka SK ASN Bodong

Mini Kidi Wipes.--

Sekdakab Gresik Achmad Washil mengatakan, perencanaan yang matang menjadi kunci utama keuangan daerah yang sehat. Dirinya meminta seluruh instansi memiliki pemahaman yang sama agar APBD tidak lagi disusun hanya untuk menggugurkan kewajiban aturan.

Washil menyebut, Pemkab Gresik berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Hal itu, kata Washil, dibuktikan dengan didapatnya status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-11 kalinya.

BACA JUGA:Polisi Tetapkan Oknum PNS Pemkab Gresik Sebagai Tersangka dalam Kasus SK ASN Bodong

"Prestasi ini harus kita jaga, caranya dengan terus memaksimalkan tata kelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan," ujarnya, Jumat 10 Juli 2026. 

Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan dan penyesuaian kebijakan baru dalam penyusunan APBD 2027. Mulai dari alokasi anggaran wajib (mandatory spending), pembenahan mekanisme pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah dan bansos, dan penyesuaian aturan terbaru lainnya. 

Dirinya meminta setiap program yang diusulkan selaras dengan prioritas daerah, serta membuat penamaan yang benar di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia juga mengingatkan seluruh instansi teliti saat menganggarkan barang milik daerah.

BACA JUGA:Pemkab Gresik Percepat Sensus Ekonomi 2026, Data Jadi Dasar Perencanaan Kebijakan Daerah

"Anggaran yang tepat itu artinya setiap rupiah yang keluar harus efisien, akuntabel, dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Jatim I BPK Perwakilan Jatim, Agvita Windiadi, menyoroti proses penyusunan anggaran yang kerap dilakukan secara asal. Bahkan, sering kali hanya copy-paste atau menyontek program lama. 

"Jangan hanya copy-paste dari anggaran tahun lalu. Setiap program harus dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan punya target hasil yang jelas agar anggaran tidak terbuang sia-sia," tutur Agvita, Kamis 9 Juli 2026. 

Sumber: