Wagub Emil Dardak Ajak Warga Terima Petugas Sensus Ekonomi, Data Dijamin Rahasia

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengimbau masyarakat, termasuk pelaku UMKM, agar menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026. Pernyataan itu dilontarkan di rumah dinasnya di kawasan Margorejo Indah, Surabaya, Senin 6 Juli 2026.

Emil meminta masyarakat tidak langsung menolak ketika didatangi petugas pendataan karena seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.

BACA JUGA:Didatangi Petugas BPS di Rumah, Gubernur Khofifah Ikut Didata Sensus Ekonomi 2026

Mini Kidi Wipes.--

Ia menjelaskan data individu yang dikumpulkan BPS dilindungi undang-undang sehingga bahkan pemerintah daerah tidak dapat mengaksesnya secara langsung.

"Yang kami terima hanya data agregat. Data perorangan dilindungi undang-undang. Bahkan pemerintah provinsi pun tidak bisa sembarangan meminta data individu," kata Emil.

Emil menegaskan pendataan yang dilakukan BPS bukan untuk mencari kesalahan masyarakat maupun menjadi dasar penagihan pajak.

Menurutnya, semakin jujur informasi yang diberikan masyarakat, semakin akurat pula kebijakan pemerintah yang dapat disusun.

"Kalau petugas pajak, mereka punya mekanisme sendiri. Jadi jangan khawatir pendataan BPS akan berdampak pada pajak. Justru data yang akurat akan membantu pemerintah membuat program yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak ada sanksi bagi masyarakat yang menolak pendataan.

Namun, Emil mengingatkan data yang tidak lengkap dapat menyulitkan pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat sehingga manfaat berbagai program pembangunan menjadi kurang optimal.

"Semangatnya bukan memberi penalti, tetapi mengajak masyarakat berpartisipasi agar kebijakan pemerintah semakin berbasis data dan tepat sasaran," tandasnya.

BACA JUGA:Penolakan Responden Sempat Hambat Sensus Ekonomi 2026 di Madiun, BPS Bantah Terkait Pajak

Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan kekhawatiran masyarakat mengenai kebocoran data merupakan hal yang wajar.

Sumber: