Pelayanan Makin Prima, Imigrasi Soekarno-Hatta Terima Penghargaan Menimipas RI

TANGGERANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. 

Capaian tersebut menjadi dasar pemberian penghargaan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI sebagai bentuk pengakuan atas kualitas pelayanan publik. 

BACA JUGA:Lindungi WNI, Imigrasi Soekarno-Hatta Tunda Keberangkatan 3 Terduga PMI Nonprosedural ke Kamboja

Mini Kidi Wipes.--

Penghargaan tersebut diberikan pada Senin, 22 Juni 2026 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta, dalam rangka penyampaian tindak lanjut hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Dalam kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta secara resmi menerima piagam penghargaan atas capaian Peringkat Terbaik I di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta dengan nilai 91,06.

BACA JUGA:Imigrasi Soetta Optimalkan Seamless Corridor Gate di Pemeriksaan Kepulangan Perdana 391 Jemaah Haji

Gempur Rokok Illegal--

Capaian ini sekaligus menegaskan posisi Imigrasi Soekarno-Hatta sebagai satuan kerja dengan kinerja pelayanan publik tertinggi berdasarkan tindak lanjut hasil penilaian Ombudsman RI.

Berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor M.IP-17.OT.01.03 Tahun 2026, Imigrasi Soekarno-Hatta menempati peringkat pertama di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta dengan nilai 91,06.

BACA JUGA:Kepulangan 9 WNI Aktivis Global Sumud Flotilla Dikawal Imigrasi Soekarno-Hatta

Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta , didampingi Inspektur Wilayah II, kepada tiga unit pelaksana teknis (UPT) dengan capaian nilai tertinggi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdhana, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan publik terus menjadi fokus utama dalam upaya menekan potensi maladministrasi.

Sumber: