Wali Kota Malang Sampaikan LPJ, DPRD Siap Kaji Laporan

MALANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pemerintah Kota MALANG menyebut kinerja APBD 2025 berjalan positif. Bahkan, capaian pendapatan daerah melampaui target. Hal itu disampaikan, Wali Kota MALANG, Dr Wahyu Hidayat saat rapat paripurna DPRD Kota MALANG, Selasa 23 Juni 2026.

Agendanya, tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ini tahun pertama, Wahyu Hidayat bersama Wakil Walikota Malang, Ali Mutohirin.

BACA JUGA:Hardiknas 2026, Pemkot Malang Dekatkan Diri dengan Satuan Pendidikan

Mini Kidi Wipes.--

Di tahun pertama, menjalankan pemerintahan, menghadapi tantangan efisiensi anggaran, menyesuaikan sejumlah pos belanja. Pihaknya memastikan, program prioritas daerah tetap berjalan. Bahkan, realisasi pendapatan, mampu melampaui target .

“Tahun 2025, tahun pertama bersama Mas Wakil Wali Kota. Meski ada efisiensi dan beberapa penyesuaian anggaran, seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Bahkan realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan,” terang Wahyu dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang.

BACA JUGA:Hari Kartini, Pemkot Malang Beri Penghargaan Perempuan Inspiratif Berdedikasi di Bidang Sosial

Menurut Wahyu, laporan pertanggungjawaban APBD 2025 disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan, belanja daerah, pelayanan publik, hingga pembiayaan selama satu tahun anggaran. Hasil kolaborasi eksekutif dan legislatif, dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan daerah.

“Saya rasa semua program berhasil. Tidak ada yang paling berhasil. Hasil kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah Kota Malang bersama DPRD bekerja untuk melaksanakan program sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat,” katanya.

Wahyu menambahkan, seluruh program dijalankan berdasarkan regulasi dan rambu-rambu anggaran yang berlaku sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun politik kepada masyarakat.

BACA JUGA:Perkuat Payung Hukum, Pemkot Malang Segera Miliki 4 Perda Baru

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita menyebut, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 baru memasuki tahap awal. 

Dewan mulai mencermati pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum dilanjutkan di masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.

“Pembahasan ini masih tahap awal. Kami mendengarkan penjelasan dari TAPD terlebih dahulu. Kemudian komisi-komisi bersama mitra kerjanya akan melakukan pembahasan lebih rinci. Setelah itu akan disusun kembali di Badan Anggaran,” ujar Amithya.

Sumber: