DPRD Surabaya Harap Pertamina Jaga Stok BBM Subsidi Usai Harga Pertamax Naik

Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri.--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – DPRD Kota Surabaya meminta PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan BBM subsidi di seluruh SPBU setelah harga Pertamax naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter per Juni 2026.

Berdasarkan penyesuaian harga terbaru, Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) juga naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Menanggapi kenaikan tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak yang akan dirasakan masyarakat.

Meski menyadari penyesuaian harga merupakan kewenangan pemerintah pusat, pria yang akrab disapa Ipuk itu meminta pihak Depo Pertamina dan pengelola SPBU memberikan perhatian terhadap pasokan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.

"Jangan sampai ke SPBU nanti BBM jenis subsidi kosong. Akhirnya masyarakat, karena tuntutan kebutuhan untuk berangkat kerja atau beraktivitas, terpaksa membeli BBM non-subsidi. Kan kasihan," tegas Syaifudin atau Ipuk, Jumat, 12 Juni 2026.

BACA JUGA:Antisipasi Kelangkaan BBM, Polsek Lakarsantri Patroli Presisi Cek Stok di Sejumlah SPBU

Mini Kidi Wipes.--

Selain persoalan ketersediaan stok, legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti kualitas BBM yang didistribusikan.

Ia mengingatkan Pertamina agar tidak mengulangi persoalan kualitas BBM yang sempat dikeluhkan ribuan pengendara motor di Surabaya.

Saat itu, terjadi fenomena motor brebet yang menyebabkan antrean panjang di berbagai bengkel dan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Bengkel di mana-mana penuh. Keluhannya sama, soal motor brebet. Akhirnya ada masyarakat yang tidak bisa beraktivitas dan kerja," cetus Ipuk.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Desak Pemkot Hadirkan Manfaat Eks Tanah Ganjaran Sumur Welut

Gempur Rokok Illegal--

Menurutnya, apabila persoalan kualitas BBM kembali terjadi di tengah kenaikan harga Pertamax, masyarakat akan semakin terbebani karena harus membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi.

Untuk memastikan hak konsumen dan stabilitas ekonomi warga tetap terjaga, DPRD Kota Surabaya membuka kemungkinan melakukan pemantauan langsung ke Depo Pertamina maupun sejumlah SPBU.

"Kami tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemantauan langsung, baik ke Depo Pertamina maupun ke beberapa SPBU di Kota Surabaya. Ini demi memastikan semuanya berjalan baik; stok tidak boleh kosong dan kualitas harus tetap terjaga," pungkasnya. (alf)

Sumber: