Warsubi Waspadai Beban Bunga, Rencana RSUD 10 Lantai Masih Dikaji

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Rencana pembangunan gedung 10 lantai di RSUD JOMBANG dipastikan belum masuk tahap realisasi. Bupati JOMBANG Warsubi menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan maupun pembahasan resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten JOMBANG terkait proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

Menurut Warsubi, gagasan pembangunan rumah sakit bertingkat itu baru sebatas usulan yang disampaikan oleh Direktur RSUD Jombang. Bahkan, Pemkab sempat diajak melakukan konsultasi ke Jakarta untuk mencari informasi mengenai peluang pendanaan melalui skema pinjaman.

BACA JUGA:PAD Jombang Lampaui Target Rp138 Miliar, Bupati Warsubi Beberkan Kinerja APBD 2025 di Hadapan DPRD

Mini Kidi Wipes.--

“Belum ada keputusan. Itu masih wacana dari Pak Direktur RSUD saja. Kami memang pernah diajak ke Jakarta untuk menanyakan kemungkinan pinjaman,” ujar Warsubi. Senin (8/6) 

Dari hasil konsultasi tersebut, Pemkab memperoleh informasi bahwa pemerintah daerah memang diperbolehkan mengajukan pinjaman guna membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, Warsubi menilai langkah tersebut harus dipertimbangkan secara matang karena berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.

BACA JUGA:Perkuat Ekonomi Daerah, Bupati Warsubi Resmi Buka Pelatihan 1.217 Petugas Sensus Ekonomi 2026

“Kalau pinjaman tentu harus dikembalikan. Ada bunganya juga. Misalnya pinjam Rp400 miliar dengan bunga sekitar 10 persen, berapa yang harus dibayar kembali? Itu yang harus dipikirkan,” katanya.

Warsubi mengaku belum melihat kesiapan fiskal daerah untuk menanggung kewajiban pembayaran utang dalam jumlah besar. Menurutnya, kemampuan pendapatan daerah harus menjadi dasar utama sebelum pemerintah mengambil keputusan strategis terkait pembangunan.

“Kalau nanti pendapatannya kecil, siapa yang akan membayar? Jangan sampai membebani keuangan daerah di kemudian hari,” tegasnya.

BACA JUGA:Pembangunan Sekolah Rakyat Jombang Dikebut, Bupati Warsubi Targetkan Rampung Akhir Juni 2026

Gempur Rokok Illegal--

Karena itu, Pemkab Jombang masih membuka ruang kajian terhadap berbagai alternatif pembiayaan yang dinilai lebih aman. Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah menggandeng investor untuk terlibat dalam pembangunan maupun pengelolaan fasilitas kesehatan tersebut.

“Mungkin kalau ada investor besar yang ikut membangun dan pengelolaannya bersama, itu bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Tapi semuanya masih perlu dikaji,” pungkasnya.

Sumber: