Harga Telur Blitar Anjlok, Jatim Desak BUMD Pangan Pangkas Rantai Distribusi

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Anggota DPRD Jawa Timur Dapil Blitar-Tulungagung, Jairi Irawan menilai terdapat persoalan serius pada rantai distribusi telur yang menyebabkan selisih harga antara tingkat peternak dan pasar masih cukup lebar.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, kondisi itu menjadi alarm serius bagi pemerintah karena harga telur di tingkat peternak terjun bebas hingga Rp 20.000-Rp 21.000 per kilogram, sementara masyarakat masih membeli telur di pasar tradisional dengan harga mencapai Rp 25.000-Rp 26.000 per kilogram.

"Per hari ini di pasar tradisional Kota Blitar harga telur masih di angka Rp 25.000 hingga Rp 26.000 per kilogram, sedangkan telur omega sekitar Rp 33.000. Berarti ada jarak harga yang lumayan jauh jika dibandingkan harga telur di kandang, padahal masih dalam satu wilayah kabupaten," ujar Jairi, Selasa 2 Juni 2026.

BACA JUGA:Kemiskinan Ekstrem Jatim Susut Hampir 50 Persen, Puluhan Ribu Keluarga Didorong Mandiri Lewat Bantuan Usaha

Mini Kidi Wipes.--

Jairi menilai terdapat persoalan serius pada rantai distribusi yang membuat selisih harga telur dari kandang ke pasar masih cukup lebar.

"Per hari ini di pasar tradisional Kota Blitar harga telur masih di angka Rp 25.000 hingga Rp 26.000 per kilogram, sedangkan telur omega sekitar Rp 33.000. Berarti ada jarak harga yang lumayan jauh jika dibandingkan harga telur di kandang, padahal masih dalam satu wilayah kabupaten," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim itu.

Jairi mendorong Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang berfungsi sebagai stabilisator harga sekaligus pengatur distribusi komoditas pangan strategis, termasuk telur.

"BUMD Pangan bisa menjadi solusi untuk menstabilkan harga telur di pasaran sehingga selisih harga antara kandang dan pasar tidak terlalu jauh. Selain itu juga dapat mempercepat distribusi telur lintas daerah," katanya.

Selain persoalan distribusi, politisi tersebut juga meminta pemerintah memaksimalkan instrumen penyerapan produksi telur melalui berbagai program, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Jairi, program tersebut tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen efektif menjaga stabilitas harga telur sekaligus melindungi peternak rakyat.

"Program MBG perlu dimaksimalkan karena ini salah satu cara untuk menstabilkan harga telur di masyarakat dan melindungi peternak tradisional," tegasnya.

BACA JUGA:Sambeng Lamongan Ditanami 500 Pohon: TNI, Muspika, dan Warga Satu Cangkul Hijaukan Bumi

Gempur Rokok Illegal--

Tak kalah penting, Jairi mengingatkan pemerintah untuk menjaga harga bahan baku pakan ternak, terutama jagung, agar tidak terus mengalami kenaikan.

Ia menjelaskan saat ini Harga Pokok Produksi (HPP) telur berada di kisaran Rp 23.000 per kilogram.

Namun di lapangan, harga jual telur di tingkat peternak justru sudah berada di bawah angka tersebut.

"Saat ini HPP telur sekitar Rp 23.000 per kilogram, tetapi harga di kandang sudah turun ke Rp 20.000 sampai Rp 21.000. Ini tentu memberatkan peternak karena mereka menjual di bawah biaya produksi," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan peternak ayam petelur dari Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek menggelar aksi dengan membagikan sekitar satu juta butir telur atau setara 62,5 ton kepada masyarakat.

Aksi yang dipusatkan di kawasan Patung Bung Karno, Kanigoro, Kabupaten Blitar, itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga telur yang telah berlangsung selama sekitar dua bulan terakhir.

Koordinator aksi peternak, Suyanto, mengungkapkan harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berkisar Rp 20.000-Rp 21.000 per kilogram, sementara biaya produksi telah mencapai Rp 23.000 per kilogram akibat kenaikan harga pakan.

Akibat kondisi tersebut, para peternak rakyat harus menanggung kerugian sekitar Rp 2.000 per kilogram telur yang diproduksi setiap hari. (day)

Sumber: