Pendangkalan Kali Jagir, Wakil Ketua DPRD Surabaya Desak BBWS Brantas Segera Normalisasi

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Kondisi Kali Jagir yang belakangan ini viral di berbagai platform media sosial memantik reaksi keras dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk segera turun tangan dan tidak tutup mata melihat persoalan tersebut.

Pria yang akrab disapa Mas Toni itu meminta pihak berwenang segera melakukan pengecekan lapangan dan normalisasi secara menyeluruh. Langkah cepat dinilai mendesak agar sedimentasi atau pendangkalan di aliran sungai bersejarah tersebut tidak semakin parah.

BACA JUGA:Sekolah Rakyat Tulungagung Tunggu Izin BBWS Brantas, Target Oktober 2026 Mulai Dibangun

Mini Kidi Wipes.--

Menurut Fathoni, pendangkalan sungai bukanlah perkara sepele. Jika dibiarkan tanpa penanganan, penyempitan volume sungai dipastikan bakal menghambat debit air dan memicu luapan banjir ke permukiman warga saat intensitas hujan tinggi.

“Saya berharap Kementerian PU maupun BBWS Brantas melakukan pengecekan dan segera melakukan normalisasi sungai agar tidak terjadi sedimentasi berlebih yang bisa membuat aliran air terganggu, sehingga berpotensi meluber ke kawasan sekitar,” ujar Arif Fathoni. 

BACA JUGA:Akses Jembatan Toko Modern di Cukir Belum Berizin, PUPR Surati BBWS

Gempur Rokok Illegal--

Lebih lanjut, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini meminta BBWS Brantas memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai langkah taktis penanganan Kali Jagir.

Edukasi publik ini dinilai krisual agar masyarakat memahami peta kewenangan pengelolaan sungai. Sebab selama ini, banyak warga yang salah sasaran dan melayangkan protes kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, padahal Kali Jagir berada di bawah otoritas penuh pemerintah pusat.

“BBWS harus berbicara di depan publik tentang apa yang akan dilakukan terkait sedimentasi Kali Jagir kepada masyarakat Surabaya. Ini penting agar warga yang marah tidak menumpahkan kemarahan tersebut ke Pemkot Surabaya, padahal Kali Jagir merupakan kewenangan BBWS Brantas atau Kementerian PU,” tegasnya.

BACA JUGA:Proyek Embung Purisemanding Masih Buram Belum Ada Kepastian dari BBWS

Tidak hanya menyoroti masalah sedimentasi, legislator yang dikenal vokal ini juga menyentil maraknya keberadaan reklame komersial di sepanjang bantaran Kali Jagir. Ia mengingatkan BBWS Brantas agar seimbang dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya jeli melihat potensi PAD atau retribusi dari pengusaha, tetapi abai pada fungsi perawatan ekologis sungai.

“Jangan sampai BBWS tidak melaksanakan kewajiban perawatan normalisasi sungai, namun hanya pandai memanfaatkan bantaran sungai untuk digunakan pengusaha reklame,” sindir Toni.

Sumber: