Menuju ultah ke-8 memorandum.co.id
HJKS Banner
SFF 20266

Reses di Wiyung, Warga Keluhkan SWK Sepi hingga Bansos Salah Sasaran

Reses di Wiyung, Warga Keluhkan SWK Sepi hingga Bansos Salah Sasaran

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyerap aspirasi warga saat reses di Wiyung.--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Warga Kelurahan Wiyung menyampaikan keluhan terkait sepinya sentra wisata kuliner, penertiban PKL hingga bantuan sosial saat reses Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko.

Dalam agenda Reses Sidang II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 itu, Yona menyerap aspirasi warga dari RW 1, 3, 4, dan 5 di Kelurahan Wiyung.

Yona mengungkapkan Pemerintah Kota Surabaya tengah melakukan pengembalian fungsi jalan di 131 ruas jalan sehingga penertiban PKL dilakukan di berbagai wilayah.

Namun, menurutnya, langkah tersebut masih memunculkan polemik karena belum dibarengi solusi konkret bagi pedagang kecil.

BACA JUGA:Perkuat Sinergi Kota Inklusif, Pimpinan DPRD Surabaya Buka Ruang Dialog dengan Muhammadiyah


Mini Kidi Wipes.--

"Saat ini Pemkot Surabaya memang sedang ramai penertiban PKL. Ada 131 ruas jalan yang akan dikembalikan fungsinya menjadi jalan. Karena itu, tadi saya sempat observasi langsung ke SWK Wiyung untuk melihat bagaimana ke depan sentra kuliner ini bisa kembali bergeliat," ujar Yona.

Ia menyayangkan kondisi sejumlah SWK di Surabaya yang sepi pengunjung hingga membuat omzet pedagang menurun.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar relokasi pedagang, melainkan membangun ekosistem ekonomi di lokasi baru.

"Banyak SWK di Surabaya itu hidup segan mati tak mau. Pedagang mengeluh sepi sampai modal Rp 400 ribu sehari, pulangnya cuma bawa Rp 200 ribu. Akhirnya menu jualannya sama semua dan banyak yang rugi," ungkap Yona.

Ia menambahkan fasilitas SWK di Wiyung sebenarnya cukup layak dan bersih. Yona juga menegaskan tidak ada biaya sewa stan mahal seperti isu yang berkembang di masyarakat.


Gempur Rokok Ilegal. Ini Ciri-ciri rokok Ilegal.--

Saat ini masih tersedia 11 stan kosong di SWK Wiyung yang dapat digunakan warga Surabaya secara gratis.

"Kalau ada yang bilang masuk SWK harus bayar jutaan, laporkan ke saya. Tidak ada biaya sewa stan. Yang ada hanya iuran wajib untuk listrik, air, dan kebersihan sekitar Rp 367 ribu per bulan," tegasnya.

Sementara itu, warga RT 02 Wiyung, Aslan, meminta Satpol PP tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban PKL.

"Saya lihat Satpol PP itu kalau melakukan penertiban terkadang masih tebang pilih. Ada PKL di beberapa titik dibersihkan total, sementara di tempat lain dibiarkan. PKL itu juga perlu solusi nyata seperti relokasi yang layak agar tidak kehilangan mata pencaharian," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Yona mengaku telah beberapa kali mengingatkan Satpol PP agar bertindak adil dan humanis.

"Kalau memang ruas jalan mau dikembalikan ke fungsinya, ya semuanya harus ditertibkan tanpa pandang bulu. Setelah bersih, harus ada tindak lanjut pemanfaatan ruang agar PKL tidak kembali lagi. Yang terpenting, khusus PKL ber-KTP Surabaya, pemerintah kota harus hadir memberi solusi. Jangan hanya menertibkan lalu selesai," katanya.

Selain persoalan PKL, warga juga menyampaikan keluhan terkait zonasi sekolah dan data bantuan sosial.

Ketua RW 05 Wiyung, Arifin, menilai data desil bansos tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga.

"Banyak warga yang dulunya masuk desil 2 atau 3, sekarang tiba-tiba naik ke desil 6. Padahal kondisi ekonomi mereka sangat minim. Rumahnya mungkin kelihatan bagus peninggalan orang tua, tapi penghasilan sehari-harinya kecil," keluh Arifin.

Menanggapi persoalan tersebut, Yona menyosialisasikan program bantuan pendidikan bagi siswa SMA dan SMK swasta dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 sampai 5.

"Kalau ada putra-putrinya yang tidak lolos seleksi negeri lalu terpaksa masuk swasta, ada peluang mendapat bantuan Rp 350 ribu per bulan melalui program Pemuda Tangguh khusus SMA/SMK swasta," jelasnya.

BACA JUGA:ODGJ Dipasung Empat Tahun di Mojokerto Dievakuasi Dinsos Jatim

Yona memastikan seluruh aspirasi warga telah dicatat untuk dibahas dalam rapat paripurna DPRD Surabaya.

"Kalau ada yang bisa langsung saya jawab dan eksekusi, saya selesaikan. Namun jika harus menjadi PR, akan saya perjuangkan habis-habisan dalam koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kota Surabaya," pungkasnya. (alf)

Sumber: