Prabowo Perintahkan Menteri Tertibkan Birokrasi dan Berantas Oknum Korup

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh menteri menertibkan birokrasi di lingkungan masing-masing untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Rabu, 20 Mei 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta.

Prabowo mengaku memahami berbagai modus yang kerap dilakukan oknum birokrat untuk mengakali kebijakan pemerintah.

Menurutnya, perintah presiden sering kali masih bisa dimanipulasi melalui aturan teknis hingga rekomendasi tertentu. “Akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah,” kata Prabowo.

Ia mengingatkan, banyak birokrat memiliki pengalaman panjang di pemerintahan sehingga para menteri harus lebih waspada dalam menjalankan tugas.

BACA JUGA:Prabowo Perintahkan Bank Negara Turunkan Bunga Kredit untuk Rakyat Miskin

Mini Kidi Wipes.--

Prabowo menyebut jabatan menteri memiliki masa terbatas, sedangkan birokrat sudah puluhan tahun berada dalam sistem pemerintahan.

Salah satu modus yang disorot Prabowo adalah permintaan tanda tangan kepada pimpinan saat kondisi sudah lelah pada sore hari.

“Nah, ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan pada waktu pukul 17.30 WIB. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, negara tidak akan maju tanpa pelayanan publik yang baik dan birokrasi yang profesional.

Karena itu, pemerintah harus terus membangun tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih dari praktik korupsi.

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” tegasnya.

Prabowo juga meminta kepala daerah segera membersihkan birokrasi di wilayah masing-masing dan tidak ragu menindak pelanggaran.

Gempur Rokok Ilegal. Ini Ciri-ciri rokok Ilegal.--

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memudahkan pemerintah pusat memantau berbagai penyimpangan di daerah.

“Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” katanya.

Selain itu, Prabowo turut menyoroti praktik pengawalan ilegal atau backing aparat terhadap pengusaha nakal agar usaha mereka tidak ditertibkan.

“Tapi biasanya mereka-mereka (pengusaha) itu ada backing-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau nggak ‘hijau’ ya ‘coklat’,” ujarnya.

Prabowo juga meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja birokrat dan aparat dengan melaporkan jika menemukan pelanggaran.

“Saya minta rakyat (merekam) video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya,” tegas Presiden.