Anggaran PUPR Jombang Dipangkas Drastis, Pemeliharaan Jalan dan Infrastruktur Terancam

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Efisiensi anggaran kembali menghantam sektor infrastruktur di Kabupaten JOMBANG. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) JOMBANG yang semula diproyeksikan sebesar Rp64,8 miliar kembali dipangkas menjadi Rp60,1 miliar usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD JOMBANG.

Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, mengungkapkan bahwa tambahan efisiensi anggaran mencapai Rp4,7 miliar. Kondisi ini memperparah penurunan anggaran yang sebelumnya sudah terjadi cukup signifikan.

BACA JUGA:Jejak Masa Kecil Bung Karno Menguat di Ploso, DPRD Jombang Kawal Penetapan Titik Nol

Mini Kidi Wipes.--

“Pada 2026 anggaran Dinas PUPR masih sekitar Rp111 miliar. Namun untuk 2027 turun hampir 40 persen menjadi Rp64,8 miliar, dan setelah RDP kembali berkurang hingga tinggal Rp60,1 miliar,” ujarnya.

Menurut Bustomi, pemangkasan tersebut dipastikan berdampak terhadap program pemeliharaan infrastruktur di berbagai wilayah Jombang. Dengan anggaran yang semakin terbatas, sejumlah kegiatan terpaksa harus disesuaikan.

BACA JUGA:DPRD Jombang Bahas Sertifikasi dan Praktik Subkontrak dalam Raperda Jasa Konstruksi

Meski begitu, pihaknya memastikan layanan dasar tetap menjadi prioritas. Program yang dinilai belum mendesak akan menjadi sasaran efisiensi agar kebutuhan utama masyarakat tetap terlayani.

“Tentu berpengaruh terhadap pemeliharaan infrastruktur. Namun kami akan fokus pada program-program yang benar-benar prioritas dan mendesak,” katanya.

Selain itu, Dinas PUPR juga akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) terkait nasib usulan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Sebelumnya, setiap kecamatan mendapatkan alokasi program sekitar Rp1 miliar.

BACA JUGA:DPRD Jombang Godok Raperda Jasa Konstruksi, Siap Perkuat Pengawasan Proyek Daerah

“Kami akan koordinasikan kembali bersama TPAD terkait program hasil Musrenbang tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jombang, M Zahrul Jihad, menilai kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kondisi saat ini.

Gempur Rokok Ilegal. Ini Ciri-ciri rokok Ilegal.--

Sumber: