Pakar Unair: Kenaikan BBM Bisa Jadi Bumerang bagi Anggaran Negara

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Gejolak global akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran mulai terasa hingga ke dalam negeri. Sektor energi Indonesia menjadi salah satu yang paling cepat terdampak, ditandai dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. 

Kebijakan ini memicu kekhawatiran publik, mulai dari potensi inflasi hingga pergeseran pola konsumsi bahan bakar.

BACA JUGA:Harga BBM dan Aspal Naik, Proyek Jalan di Kota Madiun Tertunda

Mini Kidi Wipes.--

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Wasiaturrahma atau yang dikenal sebagai Prof Rahma Gafmi menilai kenaikan harga tersebut memang relatif terbatas dampaknya terhadap inflasi nasional, yakni sekitar 0,06 persen. 

Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan eksternal lain, seperti melemahnya nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.200 per dolar AS, berpotensi memperbesar lonjakan inflasi.

BACA JUGA:Stok Energi Aman, Harga BBM Subsidi Dipastikan Stabil hingga Akhir 2026

"Harga BBM juga tidak seragam antar daerah. Di wilayah seperti Sumatera Utara atau Kalimantan, bisa lebih tinggi sekitar Rp300 hingga Rp600 dibanding daerah lain," ujar Prof Rahma, Selasa, 5 Mei 2026.

Di balik kebijakan penyesuaian harga, tersimpan risiko yang lebih besar migrasi konsumsi BBM. Pengguna Dexlite diprediksi akan beralih ke Bio Solar, sementara pengguna Pertamina Turbo berpotensi turun kelas ke Pertamax. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, pemerintah harus menanggung beban kompensasi yang lebih besar untuk BBM bersubsidi.

Menurut Prof Rahma, kondisi tersebut bisa menjadi bumerang bagi upaya penghematan anggaran negara. 

BACA JUGA:Ketidakpastian Global Bayangi APBN 2026, DJPb Jatim: Waspada Harga BBM Naik

"Jika pengguna high-end justru lari ke BBM subsidi, maka tujuan awal untuk menekan defisit bisa berbalik menjadi beban karena volume subsidi jebol," tegas Prof Rahma. 

Untuk mengantisipasi hal itu, ia mendorong penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi. Langkah yang bisa ditempuh antara lain memperketat penggunaan QR Code di SPBU, mengintegrasikan sistem pembayaran dengan data kendaraan, hingga pengembangan teknologi pembatasan otomatis bagi kendaraan yang tidak berhak.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan BBM yang tidak sesuai spesifikasi mesin, yang dapat berdampak pada kerusakan kendaraan.

Sumber: