33 Ribu Rumah Warga Miskin Jawa Timur Direnovasi Lewat Program BSPS 2026

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait meluncurkan program tersebut, Senin 4 Mei 2026.

Lonjakan program meningkat signifikan dari 2.914 unit pada 2025 menjadi 33.000 unit pada 2026.

"Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun kehidupan yang lebih baik. Dampaknya langsung terasa pada kualitas hidup dan penurunan kemiskinan," ujar Khofifah.

BACA JUGA:Peringatan Hardiknas 2026, Gubernur Khofifah Dorong Pendidikan Merata hingga Pelosok Jatim

Mini Kidi Wipes.--

Menurutnya, rumah layak huni menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hunian yang sehat berdampak pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mengatakan program ini terintegrasi dengan penguatan ekonomi.

"Tujuannya agar penerima manfaat tidak hanya punya rumah layak, tetapi juga ketahanan ekonomi," ujarnya.

Program ini dikombinasikan dengan skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat Perumahan dan program PNM Mekaar.

Selain itu, pembangunan rumah diperkirakan menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja.

"Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor ekonomi. UMKM ikut hidup, tenaga kerja terserap," imbuhnya.

Di Surabaya, tercatat 1.252 kepala keluarga menjadi calon penerima BSPS. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 di antaranya telah lolos verifikasi. Dukungan juga datang dari DPR RI melalui Bambang Haryo.

Ia menilai kebijakan pembangunan rumah rakyat akan memberi dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ayo bolo kita gempur rokok ilegal.--

Sebelum peluncuran, Khofifah dan Maruarar meninjau rumah calon penerima di kawasan Semampir. Salah satunya milik Suparno yang berpenghasilan Rp 1,5 juta per bulan.

Dengan bantuan Rp 20 juta dan swadaya Rp 1,5 juta, rumahnya berpeluang direnovasi menjadi layak huni.

Kondisi serupa dialami M Effendi dan Tohir yang tinggal di rumah tidak layak.

Program BSPS di wilayah ini dikemas dalam skema Tender Rakyat dengan anggaran Rp 280 juta untuk 14 penerima manfaat.

Pemerintah juga membuka kanal pengaduan publik melalui layanan BENAR-PKP. Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Ini akan menjadi pengungkit utama dalam menurunkan kemiskinan dan memperkuat ekonomi rakyat berbasis komunitas," pungkas Khofifah. (ain)