RSUD Dr. Soetomo Bantah Isu Korupsi, Tegaskan Semua Temuan Sudah Tuntas

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - RSUD Dr. Soetomo akhirnya angkat bicara terkait isu dugaan korupsi yang sempat dilaporkan oleh LSM ke kejaksaan. Manajemen rumah sakit menegaskan, seluruh temuan yang pernah muncul dalam proses audit telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.

BACA JUGA:Skandal RSUD Dr Soetomo: Jejak Audit, Dugaan Korupsi, dan Potensi Kerugian Rp279 Miliar

Mini Kidi Wipes.--

Kepala Bagian Umum RSUD Dr. Soetomo, Robeth Jabbar, menyampaikan bahwa klarifikasi ini penting untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Ia memastikan, tidak ada persoalan yang dibiarkan menggantung.

"Semua rekomendasi hasil pemeriksaan telah kami tindak lanjuti, dan statusnya sudah dinyatakan selesai oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia," ujar Roberth.

BACA JUGA:Skandal Dugaan Korupsi RSUD Dr Soetomo Masuk Meja Kejari Surabaya

 

Robeth merinci, hasil audit yang mencakup belanja kesehatan tahun anggaran 2015–2016 serta pemeriksaan khusus penanganan pandemi COVID-19 pada 2020, seluruhnya telah ditutup tanpa menyisakan catatan lanjutan.

Tak hanya itu, dalam audit terbaru atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dan laporan keuangan daerah tahun 2024, tidak ditemukan temuan yang berkaitan dengan RSUD Dr. Soetomo.

BACA JUGA:Gebrakan Kejari Jember: Baru Menjabat, Dr. Yadyn Langsung Tingkatkan Status Perkara Korupsi Bank Daerah

Langkah klarifikasi ini disebut sebagai bagian dari komitmen transparansi. Manajemen rumah sakit menegaskan siap membuka diri jika sewaktu-waktu dibutuhkan proses pemeriksaan lanjutan oleh aparat penegak hukum.

"Kepercayaan publik adalah prioritas kami. Karena itu, integritas dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan akan terus kami jaga," tambahnya.

BACA JUGA:Kejari Surabaya Sita Dokumen dan Periksa 6 Saksi Terkait Korupsi Kredit Mikro Rp2,9 Miliar

Ke depan, RSUD Dr. Soetomo berencana memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Upaya ini dilakukan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Timur tetap optimal, sekaligus menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya isu yang berkembang. (Ain)

Sumber: