Wamen ATR BPN Ossy Dermawan Minta Kantah Percepat Layanan Pertanahan Tanpa Penundaan Berkas
Wakil Menteri ATR BPN Ossy Dermawan saat memberikan arahan mengenai percepatan layanan dalam kunjungan di Kantah Kota Semarang.--
TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya percepatan layanan pertanahan tanpa penundaan berkas, Senin 20 April 2026.
Penegasan tersebut disampaikan saat meninjau layanan akhir pekan di Kantor Pertanahan Kota Semarang guna memastikan tidak terjadi penumpukan berkas pemohon.
Ossy menjelaskan bahwa di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan kerja jajaran BPN juga terus meningkat.
BACA JUGA:Atasi Krisis Kepemimpinan, Disdik Tulungagung Kejar Pengisian 139 Kursi Kepala Sekolah yang Kosong
Jajaran pertanahan dituntut untuk bekerja cepat dengan tingkat keakuratan yang tinggi agar memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat pemohon.
BACA JUGA:Perkuat Tertib Aset Kampus, Kantah ATR/BPN Tulungagung Serahkan 31 Sertipikat ke UIN Satu
Wamen Ossy menyebut bahwa permohonan layanan pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini tergolong sangat tinggi.
Oleh karena itu ia meminta jajarannya untuk mengendalikan potensi penumpukan berkas agar tidak menghambat proses administrasi pertanahan.

Mini Kidi Wipes.--
Percepatan layanan dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian ATR BPN secara keseluruhan.
Pihak kantor pertanahan diminta menyiapkan mitigasi yang tepat agar tidak kewalahan menghadapi peningkatan permohonan layanan tersebut.
Ossy menginstruksikan agar setiap berkas segera diselesaikan sekarang juga sehingga di akhir tahun tidak ada lagi permasalahan terkait tunggakan.
Inovasi juga dinilai perlu dibuat untuk mempermudah layanan serta mempercepat proses bisnis di bidang pertanahan.
"Kantah sebagai ujung tombak layanan diharapkan mampu menghadirkan terobosan baru yang menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di daerah," tegas dia.
Kebijakan yang diambil harus selaras dengan kondisi di lapangan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengurus dokumen secara langsung.

Gempur Rokok Ilegal. Laporkan Peredaran Rokok Ilegal ke Kantor Bea Cukai Malang.--
Faktor komunikasi yang kuat dengan seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi poin penting lainnya.
Sinergi lintas instansi ini diperlukan untuk memastikan seluruh pelayanan pertanahan berjalan optimal serta akuntabel bagi publik.
Diharapkan dengan koordinasi yang baik maka segala hambatan dalam proses bisnis pertanahan dapat diminimalisir secara efektif.
Sumber:






