Rencana Efisiensi Perjalanan Dinas, Bupati Gatut Sunu: Masih Dibahas TAPD

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Wacana efisiensi Perjalanan Dinas (Perdin) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung imbas kondisi geopolitik yang tengah terjadi, mulai dibahas serius. Namun, kebijakan ini dipastikan tidak akan dilakukan secara gegabah, melainkan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi di lapangan.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, saat dikonfirmasi Memorandum.

BACA JUGA:ITS Kembangkan BBM dari Sawit, Lebih Efisien dan Rendah Emisi

Mini Kidi Wipes.--

Bupati Gatut mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait besaran pengurangan tersebut.

“Pengurangan perjalanan dinas masih kita bahas dengan TAPD. Ada rencana sesuai arahan Presiden yang wajib kita laksanakan, tapi total prosentasenya masih kita pelajari,” terangnya, Kamis, 9 April 2026.

Menurut Gatut Sunu, pihaknya akan memilah mana Perdin yang benar-benar penting dan berdampak langsung terhadap jalannya program pembangunan.

“Untuk yang mau Perdin akan kita lihat urgensinya seperti apa. Kalau memang harus ke pemerintah pusat atau provinsi dan itu penting, tentu tetap kita lakukan,” jelasnya.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Komitmen Fiskal Prudent, Rasio Utang di Bawah 40%, Defisit APBN di Bawah 3%

Gempur Rokok Ilegal. Laporkan Peredaran Rokok Ilegal ke Kantor Bea Cukai Malang.--

Ia mencontohkan, langkah yang baru saja diambilnya terkait kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada melonjaknya harga aspal. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mengganggu proyek infrastruktur di daerah.

“Misalnya yang saya lakukan kemarin, saat menyikapi kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada harga satuan aspal naik. Kalau kita tidak tanya ke Kementerian PUPR dan Keuangan, khawatirnya tender pengerjaan tidak ada yang menawar, apalagi kenaikannya sampai 15 sampai 30 persen,” paparnya.

Menurut dia, jika tidak ada rekanan yang berminat mengikuti tender, maka program pembangunan infrastruktur bisa terhambat.

“Kalau tidak ada yang menawar, ya tidak jalan program infrastruktur. Makanya kita konsultasi, bagaimana langkah yang harus diambil menyikapi hal ini,” imbuhnya.

Sumber: