Tertinggal dari Jakarta dan Semarang, DPRD Surabaya Minta Anggaran Transum Tak Disunat Lagi

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Lonjakan jumlah penumpang transportasi umum di Kota Pahlawan belum berbanding lurus dengan kapasitas layanan. 

DPRD Kota Surabaya pun menyoroti keterbatasan armada dan anggaran yang kerap menjadi sasaran rasionalisasi. 

BACA JUGA:Gantikan Almarhum Adi Sutarwijono, DPRD Surabaya Percepat Proses PAW Anas Karno

Mini Kidi Wipes.--

Legislatif meminta Pemkot Surabaya menjaga konsistensi anggaran agar pengembangan transportasi publik tidak jalan di tempat.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menyatakan bahwa transportasi publik di Surabaya masih tertinggal jauh dibandingkan kota besar lain, seperti Semarang dan Jakarta. Ketimpangan tersebut terlihat jelas dari sisi ketersediaan armada maupun besaran alokasi anggaran.

BACA JUGA:Atasi Masalah Sampah Hulu ke Hilir, DPRD Surabaya Usulkan Layanan Jemput Perabot Bekas dan Peremajaan Armada

"Dalam hal transportasi publik, Kota Surabaya ini masih tertinggal. Termasuk dari sisi anggaran yang juga masih jauh (dibandingkan kota lain, red)," ujar Aning. 

Padahal, tren penggunaan transportasi umum di Surabaya menunjukkan grafik meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penumpang Suroboyo Bus melesat dari 926 ribu orang pada 2021 menjadi lebih dari 1,8 juta orang pada 2023. 

Meski fluktuatif, angka penumpang pada 2025 tetap berada di atas 1,1 juta orang. Layanan feeder Wira Wiri juga mulai mencatatkan pertumbuhan penumpang hingga ratusan ribu orang.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Minta Pemkot Perketat Verifikasi Pendatang Pascalebaran Guna Tekan Angka Pengangguran

Sayangnya, pertumbuhan minat masyarakat ini tidak dibarengi dengan penguatan layanan. Saat ini, total armada transportasi umum di Surabaya hanya mencapai 144 unit. 

Terdiri atas 16 unit Suroboyo Bus, 56 unit Wira Wiri swakelola, 46 unit Wira Wiri buy the service, 15 unit Trans Semanggi Suroboyo, dan 11 unit bus listrik.

"Eksistensi armada saat ini jauh dari cukup. Berdasarkan milestone (tahapan rencana), seharusnya sudah ada 11 rute yang beroperasi, tetapi saat ini baru sekitar 4 rute yang berjalan," tegas politikus PKS tersebut.

Sumber: