Polisi Mau Pulang ke Mana

WACANA itu datang lagi. Seperti lagu lama yang tiba-tiba diputar ulang di radio tua. Judulnya: Polri di bawah siapa. Kali ini yang memutar tombol volume adalah Deddy Sitorus. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P). 

BACA JUGA:Burung Besi Itu Kalah di Bulusaraung

Alasannya terdengar mulia: agar tidak ada intervensi dalam pemilu. Maka muncullah ide lama yang diberi baju baru: Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Atau sekalian saja kembali ke TNI.

BACA JUGA:Rompi Oranye Itu Akhirnya Dilipat

Saya membayangkan Polri seperti anak kos. Sudah lama tinggal di Istana. Tiba-tiba ada yang bilang, “Kamu sebaiknya pindah saja. Biar lebih rapi. Biar tidak mengganggu tetangga.”

BACA JUGA:Ancaman Superflu di Tengah Bayang-Bayang Covid-19

Yang menarik, pemilik kos—Presiden—belum bicara. Tapi para tetangga sudah ramai berkomentar.

BACA JUGA:Alam Berduka, Bandung Membara

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung mengangkat tangan. Keberatan. Tegas. Polri, kata Tito, tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Kalimatnya pendek. Tapi maknanya panjang. Sangat panjang.

BACA JUGA:Operasi Lilin dan Dosa Tahunan

Bima Arya, wakilnya, memilih jalan yang lebih akademis. “Perlu kajian,” katanya. Dan kita tahu, di negeri ini, kata kajian bisa berarti apa saja: dari diskusi serius sampai cara halus untuk menunda.

BACA JUGA:Sekali Isap, Langsung Narkotika

Lalu TNI angkat bicara. Dengan gaya khas: tenang, lurus, dan aman. TNI menghormati setiap wacana. Diserahkan ke pemerintah dan DPR. Bahasa yang sangat militer: tidak maju, tidak mundur, tapi tetap siap.

BACA JUGA:Ketika Banjir Mencari Bupati

Sumber: