Komisi II DPR RI Pertanyakan Anggaran Pascabencana Sumatra, Menteri Nusron Pastikan Refocusing
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui penyesuaian dan realokasi anggaran.-Sujatmiko-
JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mempertanyakan kesiapan anggaran Kementerian ATR/BPN untuk penanggulangan pascabencana di Sumatra dalam rapat kerja dan RDP di Gedung Nusantara DPR RI, Senin 19 Januari 2026.
BACA JUGA:Menteri Nusron Ajak Pegawai Komitmen Bersama Tingkatkan Layanan Pertanahan
Pertanyaan tersebut disampaikan terkait penanganan wilayah terdampak bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Mini Kidi--
Mardani Ali Sera menyoroti kesiapan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam pemindahan hak serta pemecahan detail sertipikat bagi korban terdampak bencana.
BACA JUGA:Menteri Nusron Ingin Tokoh Agama Terlibat Aktif dalam Penyelesaian Sertipikasi Tanah Wakaf
"Untuk ATR/BPN fokus saya itu, termasuk tolong disampaikan urusan anggaran ada atau tidak di ATR/BPN untuk urusan pemindahan hak termasuk pemecahan detail sertipikat untuk korban terdampak bencana," ujarnya.
BACA JUGA:Menteri Nusron Tekankan Kepastian dan Transparansi Waktu Layanan Pertanahan
Ia menegaskan wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memerlukan perhatian khusus karena besarnya skala pekerjaan.
Rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR BPN membahas anggaran penanggulangan pascabencana.-Sujatmiko-
Mardani juga meminta potensi hambatan, termasuk terkait anggaran, disampaikan secara terbuka.
BACA JUGA:Menteri Nusron Tekankan Meritokrasi dalam Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN
“Tolong didetailkan Pak Menteri, termasuk kalau ada hambatan anggarannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui penyesuaian dan realokasi anggaran.
Sumber:
- Share:
