Jagal dan Pedagang Daging Surabaya Geruduk DPRD Tolak Relokasi RPH

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Ratusan jagal dan pedagang daging se-Kota Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Surabaya, Selasa 9 Desember 2025, menolak rencana Pemerintah Kota Surabaya merelokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian Ampel ke RPH Tambak Osowilangon.

Mini Kidi--

Mereka mendesak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membatalkan rencana tersebut, karena dinilai diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan pelaku usaha yang akan terdampak langsung.

Koordinator Jagal dan Pedagang Daging Surabaya Abdullah Mansyur menegaskan bahwa pengambilan keputusan relokasi berlangsung tanpa komunikasi yang transparan.

BACA JUGA:Perangi Suap dan Gratifikasi, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Tegaskan Integritas Birokrasi demi Pelayanan Publik

Mansyur menyebut para pelaku usaha daging yang sehari-hari beroperasi di RPH Pegirian tidak pernah diajak berdiskusi mengenai lokasi baru, desain, ataupun mekanisme pemindahan.

“Kita tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah diajak bicara soal tempatnya, blueprint-nya, denahnya. Tiba-tiba disodori bahwa tempat yang baru sudah dibangun,” ujar Mansyur.

BACA JUGA:Langgar Batas Wilayah, Dishub Surabaya Tindak Tegas Jukir Nakal di Basuki Rahmat

Ia juga menagih janji politik Wali Kota Eri Cahyadi yang, menurutnya, saat masa kampanye menyampaikan tidak akan memindahkan RPH.

“Sebagai masyarakat kecil, kami menagih janji beliau. Saat kampanye dulu, beliau mengatakan tidak akan memindahkan RPA,” tegasnya.

Mansyur mengatakan relokasi tanpa persiapan matang berpotensi memutus mata pencaharian ratusan hingga ribuan pelaku usaha.

Masnyur memperkirakan rencana ini mengancam keberlangsungan hidup 500 hingga 1.000 orang, mulai dari jagal, pedagang daging, hingga pelaku kuliner UMKM.

BACA JUGA:Tolak Relokasi ke RPH Modern Osowilangon Surabaya, Mitra Jagal Pegirian Sebut Tidak Aspiratif

Masnyur menekankan peran vital RPH Pegirian yang selama ini menopang distribusi daging ke berbagai sektor, termasuk hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga UMKM.

“Hampir seluruh distribusi daging Surabaya beredar ke berbagai sektor. Bahkan sebagian ke luar daerah. Jika RPH berhenti beroperasi, perekonomian kota bisa terganggu,” ujarnya.

Jika tuntutan mereka tidak direspons, para pelaku usaha daging menyiapkan dua langkah lanjutan. Pertama, aksi demonstrasi besar yang melibatkan sekitar 5.000 orang dan diwarnai arak-arakan ekor sapi dari RPH menuju Balai Kota.

BACA JUGA:Sidak RPH Sapi di Tambak Osowilangun, Komisi B DPRD Surabaya Beri Catatan Penting

Kedua, ancaman mogok kerja selama satu bulan, yang berarti penghentian total kegiatan pemotongan hewan dan distribusi daging di Surabaya.

“Ini bentuk keseriusan kami. Jika tidak didengar, kami akan melakukan aksi besar. Kami juga sepakat untuk mogok kerja selama satu bulan,” tegas Mansyur.

Ia menambahkan bahwa sejumlah pertemuan dengan dinas terkait, DPRD, dan perwakilan Wali Kota tidak pernah menghasilkan keputusan substantif.

BACA JUGA:Pastikan Layak dan Aman, DPRD Surabaya Segera Sidak RPH Tambak Osowilangun

Menurutnya, tuntutan utama soal relokasi yang dinilai sepihak tidak pernah benar-benar dibahas.

“Kita sudah beberapa kali diajak bertemu, tapi tidak ada kejelasan. Kita merasa dipingpong. Pendapat dan tuntutan kami terkait pemindahan ini tidak pernah benar-benar dibahas,” ujarnya.

Para jagal dan pedagang daging berharap persoalan ini mendapat atensi dari Gubernur Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, hingga Presiden Prabowo Subianto, mengingat dampaknya yang besar terhadap masyarakat kecil dan stabilitas ekonomi daerah. (alf)

Sumber: