Fraksi PAN Maksimalkan Peran BUMD Dukung Retribusi Daerah

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Fraksi PAN mempertanyakan peran BUMD dan upaya strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah. Hal ini, selalu menjadi perhatian bersama dan telah berulangkali disampaikan yaitu, mengenai BUMD dan strategi peningkatan pajak sebagai retribusi daerah.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, Suli Daim menjelaskan, dua hal (BUMD dan strategi peningkatan pajak) menjadi catatan khusus Fraksi PAN. “Bagaimana roadmap atas dua hal diatas  dapat menjadi kontributor pendapatan atau minimal tidak mengandalkan alokasi dari APBD, khususnya pada BLUD,” tandas Suli Daim.

BACA JUGA:Fraksi PAN Soroti Aspek Kesehatan dan Layanan Kesehatan

Mini Kidi--

Dalam konteks pendapatan, lanjut Suli Daim bahwa dana transfer yang berasal dari penghitungan bagi hasil tembakau menjadi salah satu hal krusial bagi pendapatan daerah.  Kini Kementerian Keuangan berupaya memastikan bahwa industri rokok terlindungi dan pada sisi lain pendapatan dari cukai tercapai. 

Fraksi PAN meminta penjelasan mengenai dukungan nyata, konkrit dan berkelanjutan terhadap peredaran rokok illegal. “Sehingga hal ini membantu kita memperoleh bagi hasil cukai rokok,” ujar Suli Daim.

BACA JUGA:Fraksi PAN Dorong Ada Badan Sendiri Kelola Aset Pemprov Jatim

Dikesempatan yang sama, Fraksi PAN meminta rincian alokasi anggaran yang dipersepsikan Pemerintah Provinsi Jatim sebagai kategori untuk dukungan ketahanan dan kemandirian Pangan. Hal ini antara lain untuk tetap memastikan peran Jawa Timur sebagai buffer stock pangan utama di Indonesia. 

“Kami meminta penjelasan bahwa ketahanan pangan bukan soal ketersediaan, tetapi bagaimana menciptakan ketersediaan dengan dukungan pada sektor penghasil pangan, seperti infrastruktur agraria misalnya irigasi, embung dan sejenisnya,” tandasnya. 

BACA JUGA:Fraksi PAN Minta Sekdaprov Jatim Mampu Jabarkan Visi-Misi Gubernur

Perhatian dan keprihatinan dukung infrastruktur ini adalah anggaran Jaringan dan Irigasi yang hanya 44,7 miliar rupiah. “Jauh dari cermin dukungan ketahanan pangan,” kata Suli Daim.  

Satu hal mengenai infrastruktur irigasi ini sebagai trigger secara detail mengenai penurunan belanja modal dalam RAPBD 2026 yang hanya 3,08 triliun. Bahwa  sejalan  pendapat Badan Anggaran, Fraksi PAN  memberi perhatian pada pendapatan daerah.

BACA JUGA:Prihatin Sampah Antigen di Laut Banyuwangi, Ketua Fraksi PAN Kawal Perda Pengelolaan Sampah

Fraksi PAN berpendapat, pendapatan daerah mengalami stagnan bahkan secara agregat, pendapatan daerah diproyeksi turun minus 1,2 persen dan mewaspadai penurunan pendapatan transfer 2026. Maka FPAN memberikan catatan khusus.

Sumber: