Wagub Jatim Emil Dardak, Salurkan Bantuan Sosial Rp 7,3 Miliar untuk Situbondo
agub Emil Dardak, didampingi Bupati Rio, saat menyerahkan bantuan kepada ASDP.--
SITUBONDO, MEMORANDUM.CO.ID - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 7,3 miliar untuk Kabupaten Situbondo, Selasa, 9 September 2025.
Bantuan ini terdiri dari berbagai jenis, antara lain Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), alat bantu mobilitas bagi lanjut usia dan disabilitas, bantuan sosial kepada lansia (PKH Plus), bantuan kemiskinan ekstrem, serta bantuan kewirausahaan inklusif dan produktif.
Mini Kidi--
Dalam kesempatan tersebut, Emil menegaskan bahwa bansos tidak hanya sebatas penyaluran dana, melainkan juga pendampingan secara menyeluruh.
"Pendekatan kita dalam penyelenggaraan kemiskinan bukan hanya menyalurkan dana, tapi mendampingi secara holistik," ujarnya.
BACA JUGA:Polwan Polres Situbondo Berbagi Kebahagiaan di SLB Dharma Wanita
Ia menjelaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program BUMDes, Jatim Kuspa, serta pendampingan literasi digital bagi pelaku UMKM.
"Kita ingin mereka menjadi mandiri ekonominya, terutama diusahakan kepada kepala rumah tangga perempuan atau single parent," tambahnya.
Lebih lanjut, Emil menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur telah menurun, dengan kemiskinan ekstrem mencapai 0,66 persen.
BACA JUGA:Pemkab Situbondo Kukuhkan Satgas Anti Premanisme untuk Jaga Kondusivitas Daerah
Namun, ia menekankan angka ini bukan untuk berpuas diri, melainkan sebagai tolok ukur untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah, pilar-pilar sosial, dan masyarakat. "Kita harus berusaha mengenal satu per satu dan memberikan sokongan yang spesifik untuk membantu mereka," pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan pentingnya kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) yang akuntabel dan bebas dari intervensi politik.
BACA JUGA:Tertimpa Pohon Tumbang, Toko Kakek 72 Tahun di Situbondo Ambruk
"Pemerintah kabupaten memberikan nilai 30 persen dari kinerja PKH, sehingga penting untuk mengkonsolidasi dan menjaga agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan," bebernya.
Bupati juga menyebutkan bahwa beberapa desa telah menerima dana sebesar Rp 100 juta untuk pengembangan UMKM dan kegiatan masyarakat lainnya.
"Desa yang dipilih harus memiliki geliat membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik," katanya.
BACA JUGA:Direktur KLH RI Dampingi Pengelolaan Sampah di Situbondo
Ia menegaskan bahwa desa yang telah menerima dana sebelumnya tidak dapat menerima lagi.
"Transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Saya berharap desa penerima dapat menggunakan dana tersebut sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Sumber:
- Share:
