umrah expo

Aktivis PMII dan BEM Joko Tingkir Lamongan Tolak Kenaikan Tunjangan dan Fasilitas DPR

Aktivis PMII dan BEM Joko Tingkir Lamongan Tolak Kenaikan Tunjangan dan Fasilitas DPR

Kami menolak kekerasan aparat, meminta pembebasan demonstran yang ditahan, serta menolak segala bentuk kekerasan. "Aksi ini adalah suara rakyat untuk keadilan," ucap As’ad Khoirul Annas, salah satu peserta aksi demonstrasi. --

LAMONGAN, MEMORANDUM.CO.ID - Aktivis mahasiswa Lamongan yang tergabung dalam Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) Joko Tingkir melakukan penolakan terhadap kenaikan tunjangan dan fasilitas baru bagi anggota DPR.

BACA JUGA:Polisi Tangkap 580 Dalang Kerusuhan Demo, Temasuk Pembakar Gedung Grahadi dan Mapolsek Tegalsari


Mini Kidi--

Tak hanya itu, mereka juga menuntut audit kekayaan pejabat yang bermasalah dan sanksi tegas terhadap kader partai yang melecehkan aspirasi rakyat.

Hal ini disampaikan oleh, Maulana Rohis Putra, Ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Lamongan.

BACA JUGA:Pengamat Politik: Demo Anarkis Ditunggangi Invisible Hand, Bukan Lagi Ekspresi Demokrasi

Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan Freddy Wahyudi menyampaikan, "Kami berkomitmen menyalurkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat ke tingkat lebih tinggi. Dinyatakan, siap menampung seluruh aspirasi dan meneruskannya sesuai mekanisme kelembagaan," ujar Freddy.

Hal tersebut dikatakan Freddy sapaan Ketua DPRD Lamongan saat menerima perwakilan pengunjuk rasa di depan pintu gerbang gedung DPRD Lamongan.

BACA JUGA:Sempat Memanas, Kapolda Jatim Sukses Redam Suasana Demonstrasi BEM Nusantara

Terpisah, gelombang demonstrasi oleh aktivis Lamongan. Ini sebagai bentuk solidaritas serta protes atas keprihatinan dan kecaman terhadap tindakan represif aparat kepolisian saat demonstrasi nasional pada 28–30 Agustus 2025, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin sebagai korban.

Selain itu, peserta aksi demonstrasi juga menolak keras kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam aksi damai yang dilakukan di depan Mapolres Lamongan.

"Kami menolak kekerasan aparat, meminta pembebasan demonstran yang ditahan, serta menolak segala bentuk kekerasan. Aksi ini adalah suara rakyat untuk keadilan," ucap As’ad Khoirul Annas, salah satu peserta aksi demonstrasi. 

BACA JUGA:Dirusak dan Dibakar Massa, Kantor Satlantas Unit Turjawali Jadi Tontonan Warga

Gerakan yang lahir dari masyarakat tersebut, ditegaskan As'ad, bukanlah tindakan anarkis melainkan hasil kajian dan aspirasi yang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. "Ini respons kami atas tindakan represif aparat kepolisian yang berujung korban jiwa. Kami menuntut pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri," ungkapnya

Sumber: