DPRD Jatim Nilai Audit WTP ke Pemprov Bukan Prestasi tapi Kewajiban

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Aufa Zhafiri menilai Pemprov Jawa Timur mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit keuangan terkait penggelolaan APBD Tahun 2024 bukan prestasi. Namun itu, adalah kewajiban pemerintah daerah terhadap penggelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

“Saya atas nama anggota Fraksi Gerindra mengucapkan selamat dan apresiasi terhadap Pemprov Jawa Timur,” kata Aufa.

BACA JUGA:Jawa Timur 10 Kali Penuhi Kriteria WTP Hasil Laporan BPK RI

Mini Kidi--

Politisi yang juga anggota DPRD Jatim tiga periode ini mengingatkan bahwa audit BPK RI yang menyampaikan WTP terhadap penggelolaan keuangan daerah bukan prestasi dari Pemprov Jawa Timur.

“Itu bukan prestasi, tapi kewajiban pemerintah daerah dalam penggelolaan keuangan daerah,” sebut Aufa.

Politisi Gerindra Jatim ini, juga menegaskan dalam penilaian BPK RI terhadap pemerintah daerah jika tidak Wajar Tanpa Pengecualian itu ada yang salah dalam penggelolaanya.

BACA JUGA:Surabaya Raih Opini WTP ke-13 Kali, Ketua DPRD: Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat Harus Semakin Baik

“Yang diingatkan bahwa audit ini bukan sensus yang tidak ngomong benar dan salah, tetapi menyampaikan wajar atau tidak wajar dalam penggelolaan keuangan,” sebut Aufa.

Aufa mengingatkan bahwa penilaian BPK RI terhadap penggelolaan keuangan APBD 2024 masih ada permasalahan permasalahan di dalamnya. “Salah satunya Bank Jatim atau BUMD lain yang masih perlu pembenahan,” tegasnya.

Aufa juga mengkritisi keberadaan Organisasi perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim yang masih perlu telaah dan pembenahan. Sehingga BPK RI juga memberikan catatan dana hibah. “Bahwa catatan itu masih ada dalam audit yang harus ada tindak lanjut,” tutup Aufa.

BACA JUGA:10 Kabupaten di Jatim Raih Opini WTP dari BPK, tapi Masih Ada 10 Masalah Krusial

Sebelumnya Pemprov Jawa Timur sudah 10 kali menerima kreteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian BPK RI. Hal ini, disampaikan dalam sidang paripurna di DPRD Jawa Timur, Kamis 24 April 2025.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa percaya diri komitmen penggelolaan keuangan daerah terus membaik. “Jawa Timur sudah 10 kali mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI,” tegas Khofifah dihadapan 120 anggota DPRD Jatim serta tamu undangan sidang paripurna.(day)

Sumber: